Pemkot Bogor Kukuh Setop Total PTM 100 Persen

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor akan tetap menunda pembelajaran tatap muka (PTM) untuk sementara waktu.

Artinya, Pemkot Bogor tidak akan menyelenggarakan PTM meskipun hanya berkapasitas 50 persen seperti diskresi yang dibuat Kemendikbud terhadap daerah dengan PPKM level 2.

"Untuk sementara Kota Bogor menunda PTM. Diskresi memungkinkan dengan menyesuaikan sikon," ujar Dedie melalui keterangan tertulis, Jumat (4/2).

Dedie melanjutkan bahwa menurutnya kondisi Kota Bogor saat ini belum memungkinkan untuk melanjutkan PTM meskipun dilakukan secara terbatas dan hanya berkapasitas 50 persen.

"Karena penularan di sekolah sangat tinggi dan cepat," lanjut Dedie.

Lihat Juga : PTM di Jakarta 50 Persen Maksimal 4 Jam, Ada Opsi PJJ

Meski demikian, ia mengaku kebijakan ini sudah diketahui oleh pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Barat. Ia menjabarkan telah berkonsultasi sebelum membuat kebijakan tersebut.

"Tentunya berkonsultasi terlebih dahulu," tutup Dedie.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menyebut PTM bagi peserta didik sangat penting untuk menghindari learning loss atau hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa.

Dia juga meminta agar orang tua bersama pemerintah daerah bisa menjaga peserta didik agar tidak melakukan aktivitas di luar sekolah yang berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

"Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100% menjadi kapasitas siswa 50 persen," kata Suharti, Kamis (3/2) kemarin.

Serupa dengan kebijakan itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara PTM.

Lihat Juga : Anggota DPR Dukung Anies Setop PTM: Jangan Korbankan Siswa

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Menurut dia, pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dihubungi, Kamis (3/2).