255 Anggota DPR Absen Paripurna Meski Ada Opsi Hadir Daring

CNN Indonesia
Selasa, 08 Feb 2022 17:10 WIB
Rapat Paripurna DPR membuka opsi hadir secara daring, namun 255 anggota Dewan tetap mangkir dengan alasan belum jelas.
Ilustrasi. Sebanyak 87 orang anggota DPR yang izin dihitung hadir dalam Rapat Paripurna. (Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, Rapat Paripurna hari ini, Selasa (8/2), dihadiri 320 anggota, dengan 23 di antaranya hadir di Kompleks Parlemen.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR daftar hadir fisik 23, virtual 210, izin 87, jumlah 320 dari 575," kata dia, saat membuka Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/2).

Alhasil, di luar 87 orang yang izin, sebanyak 255 anggota Dewan tak hadir dengan alasan yang belum jelas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam rapat Dasco menyebut bahwa Indonesia sudah memasuki gelombang tiga pandemi Virus Corona atau Covid-19. Situasi itu membuat DPR melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah anggota dewan yang hadir secara fisik.

"Perlu diketahui bahwa saat ini DPR tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam Rapat Paripurna, mengingat Indonesia sudah memasuki gelombang tiga pandemi Covid-19," ucap dia, yang Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, lonjakan kasus Covid-19 ditengarai karena penyebaran varian Omicron. Pemerintah pun kembali melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah aglomerasi yang mengalami lonjakan kasus.

DPR sebelumnya membatasi jumlah maksimal peserta rapat yang hadir di ruangan secara fisik menjadi 30 persen dan durasi paling lama rapat 2,5 jam,  serta membatasi kunjungan kerja (kunker).

Keputusan ini diambil seiring dengan peningkatan kasus positif Virus Corona di DPR. Berdasarkan data Setjen DPR per Sabtu (5/2), kasus Covid-19 berjumlah 228 orang.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, pada 2020, sempat menyebut DPR "Engak tepat-tepat banget" karena ada contoh pemrosesan RUU Cipta Kerja yang kilat.

"Itu artinya DPR 'rajin' karena membawa kepentingan sendiri yang menguntungkan," kata Lucius, Selasa (24/11/2020), "Jadi mereka enggak punya pilihan selain pembahasan yang dipercepat".

(mts/arh)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER