Rob, Tamu Tak Diundang dari Laut di Kampung Tak Bertanggul

Dua lemari di rumah Niar (39), warga Kampung Kerang, Cilincing, Jakarta Utara, sengaja dibuat tak menyentuh langsung lantai; batu bata mengganjalnya. Tak tampak pula sandal di teras. Semua rapi disimpan di dalam rumah, dekat pintu masuk.

Empunya rumah berharap baju-baju --yang sudah dicuci dan disetrika di lemari-- serta sandal-sandal itu bisa terselamatkan dari banjir rob yang masuk menerjang kapan saja, tanpa permisi.

Lokasi rumah Niar persis di pinggiran Kali Adem, Jakarta Utara. Di tengah kali itu terdapat beberapa pohon dan tumbuhan yang berjajar bak pagar. Di baliknya, terhampar lautan luas yang rutin mengirim air rob ke permukiman.

Masalahnya, kedatangan dan ketinggian air tak selalu dapat diprediksi.

Seperti pada Senin (31/1) pukul 11.00 WIB, saat matahari masih menyengat hampir di ubun kepala, banjir rob melanda dan merendam rata-rata hingga sepertiga bangunan rumah warga kampung tersebut. Banjir rob itu pun berlangsung hingga sembilan hari.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Cerita Warga 3 Dekade Tak Injak Tanah di Kampung 'Apung' Teko Kapuk

"[Lemari] ini aja kerendem banjir," ungkapnya.Di Rumah Niar, air nyaris menerobos jendela rumah. Walhasil, lemari yang sudah diganjal batu bata itu pun tetap terendam.

"Kalau lagi pasang emang gini. Pokoknya dari akhir bulan [Desember] pasang," lanjut dia.

Sudah 12 tahun Niar tinggal di Kampung Kerang. Itu cukup membuatnya terbiasa dengan banjir rob. Namun, terbiasa bukan berarti juga menikmati. Niar kerap berkhayal rumahnya bebas dari limpahan banjir rob yang kian merepotkan.

"Dulu jarang banjir. Tapi makin ke sini mah enggak tahu kok sering banget rob. Kayak udah langganan gitu, akhir bulan banjir. Tanggal 18 [Desember] sampai tahun baru banjir terus," keluhnya.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Was-was Warga Jakarta di Seberang Pulau Reklamasi

"Saya udah biasa keairan. Kalau ujan tambah parah. Ini enggak ujan aja udah segini. Ini mendingan selutut itu. Biasanya kelelep kan itu. Jadi kayak kolam ini, airnya enggak kemana-mana," tutur dia, sambil duduk di dipan depan rumahya.Warga Kampung Kerang yang lain, Kushadi, bercerita warga terpaksa berbasah ria tiap kali hendak beraktivitas. Nyaris tak ada jalanan yang kering.

"Paling kalau keluar, warga milih jalanan yang airnya cetek, nyari yang enggak terlalu dalem kalau mau keluar keluar," kisahnya.

Niar, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengupas kerang hijau sebagaimana banyak dilakoni warga di Kampung Kerang, pun sudah mendengar prediksi beberapa peneliti bahwa Jakarta Utara bakal tenggelam pada 2050.

Namun, ia mengaku tak merisaukan jika 'ramalan' itu semakin dekat. Air yang berulangkali datang hingga setinggi pinggang pun tak bisa membuatnya pergi. Satu-satunya pilihan adalah tetap tinggal di wilayah ini bersama suami dan kedua anaknya.

"Tau keumuran tau enggak [2050]. Gimana entar aja. Itu kan masih ramalan ibaratnya. Sekarang aja mah mau tenggelam juga kemaren udah sepinggang berdiri mah kerendem," ucap dia.

"Mau gimana lagi, usahanya di sini," selorohnya.

Nihil tanggul

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2016 mulai menjalankan proyek National Capital Integrated Coastal Developmet (NCICD), tanggul raksasa di pesisir Jakarta. Proyek itu diklaim dapat menahan rob masuk ke pemukiman warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, belum lama ini, mengatakan tanggul akan dibangun sepanjang 130 km, mulai dari Muara Baru sampai Blencong. Dari jumlah itu, 46 km menjadi prioritas pada 2021.

Namun, target itu belum tercapai sampai tutup tahun. Dari target 56 km, baru 12,6 yang terbangun. Terkhusus di kawasan Kali Adem, belum ada pembangunan tanggul baru. Padahal, Pemrov menargetkan 3.900 m terbangun di sepanjang pesisir itu.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Giant Sea Wall, Mimpi Kepak Sayap Garuda Raksasa di Laut Jakarta

"Di sini belum ada tanggul. Udah disurvei segala, tapi belum denger bakal diiniin (direalisasikan) ya. Katanya kali ini bakal dibikin tanggul tapi sampai sekarang belum ada tuh. Survei doang," ujar Niar.

Absennya tanggul di Kali Adem dirasakan betul dampaknya oleh Niar. Dia membayangkan, jika ada tanggul, air rob kemungkinan bisa tertahan atau paling tidak mengurangi air masuk ke permukiman.

Meski begitu, dia sadar bahwa tanggul tak bisa diharapkan 100 persen. Ia pernah menyaksikan tanggul di kawasan Muara Angke yang tak jauh dari tempatnya tinggal jebol. Imbasnya, air masuk tumpah ruah ke permukiman dan sekolah-sekolah.

"2021 bulan berapa ya, kompleks di sana juga banjir semua. Muara Angke pasar banjir semua pas jebol itu. Jadi tanggulnya ancur temboknya jadi kena ke pasar pasar," cerita Niar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

[Gambas:Video CNN]

DKI Klaim Fase A Tanggul Jakarta Tuntas 2030

Warga beraktivitas di Tanggul laut kawasan Muara Baru. Jakarta, Sabtu (18/12/2021). (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi mengakui bahwa tanggul yang terbangun di ibu kota baru 32 persen dan belum berhasil membendung rob.

"Ini pun belum bisa diklaim 32 persen itu bebas banjir, karena belum menutup, masih bolong-bolong," kata dia, kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kantornya, Jumat (28/1).

Dudi berjanji pemerintah akan menuntaskan megaproyek itu. Ada tiga fase dalam megaproyek NCID. Fase A fokus meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini.

Pada fase yang dimulai sejak 2016 ini, dilakukan penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Benteng Rapuh Warga Pesisir Jakarta Hadang Banjir Rob

"Untuk yang tanggul A ditargetkan 2030 selesai. nanti kita lihat dari 2030 itu masih harus ada skema skema lain atau tidak. Nah ini yang coba kita kejar sesuai dengan apa yang apakah cukup seperti ini atau perlu cara lainnya," ucap dia.

Pada 2022, pihaknya akan melanjutkan pembangunan 22 Km tanggul sisa dari target yang belum tercapai pada 2021. Pemprov, kata Dudi, sudah menyiapkan Rp100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan tanggul itu.

Dalam rencana awalnya, Fase B berfokus dalam upaya membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar yang dimulai pada 2018 sampai dengan 2022.

Kemudian Fase C fokus membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023. Beberapa pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggul pantai sepanjang 46,2 km dari total 120 Km adalah tanggul yang dibutuhkan segera dibangun.

"Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km. Dari hasil perjanjian kerja sama (MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km," kata dia, September 2021.

Tanggul yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yang sudah tuntas pembangunannya mencapai 4,83 km. Sementara, yang sedang dibangun mencapai 3,77 km.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Jakarta Tenggelam: Air Laut Naik atau Muka Tanah Turun?

"Sedangkan untuk bagian Pemprov DKI yang sudah terbangun sepanjang 6,064 km dan yang sedang dibangun 0,296 km, sementara yang swasta sudah selesai 2,1 km," ujarnya. Bertindak selalu kontraktor PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Sacna.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan angka penuntasan pekerjaan tanggul pantai per Kamis (24/2) pun belum beranjak dari angka di atas.

Bukan solusi 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai pembangunan tanggul saja tak akan berhasil mengatasi banjir rob karena tidak menyentuh permasalahan mendasar.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan akar permasalahan dari banjir rob dan ancaman ibu kota tenggelam adalah penurunan tanah dan krisis iklim.

Infografis fakta banjir rob yang bakal landa ujung utara jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

"Itu [tanggul] tidak akan efektif kalau persoalan utamanya enggak kesentuh; penurunan tanah itu. Penurunan tanahnya harus dihentikan," kata pria yang akrab disapa Bagus itu, Senin (31/1).

Memang, katanya, ada pelambatan penurunan tanah belakangan ini. Namun, ia tetap meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus bergerak cepat dan bersikap tegas, salah satunya, terhadap korporasi yang menyedot air tanah untuk kebutuhan komersil.

"Yang paling signifikan itu [pengambilan air tanah] untuk komersil. Karena yang komersil ngambil air tanah cukup dalam dan hanya mereka yang bisa melakukan itu," ucapnya.

Langkah kedua, sarannya, adalah menekan krisis iklim yang sudah jadi masalah global. Pemprov DKI, lanjutnya, bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak, misalnya, untuk menyetop pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.

Sebab, sektor energi yang menyumbang emisi terbesar yang berdampak pada pemanasan global adalah PLTU.

"Mau sampai kapan pun itu [tanggul] enggak akan cukup [membendung banjir rob], kalau memang negara negara di dunia ini tidak punya tujuan untuk ke situ (menyetop krisis iklim)," tandas Bagus.