Puan ke Titik Nol IKN dengan Panglima Andika: IKN Beda dengan Jakarta
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyambangi kawasan titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Politikus PDIP itu mengaku mau meninjau persiapan pembangunan IKN baru tersebut.
Puan datang bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk meninjau pembangunan IKN Nusantara.
"Di titik nol ini, seperti yang direncanakan, Insya Allah Istana Negara akan dibangun juga gedung-gedung pemerintahan, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya," ujar Puan kepada wartawan di titik nol IKN, Rabu (16/2).
"Ini satu kemajuan, Ibu Kota Negara baru nanti akan berbeda dengan Jakarta. IKN modern namun memerhatikan kontur alam dan situasi yang ada sekarang," imbuh Puan.
Menurut Puan, pembangunan IKN Nusantara terbagi ke dalam beberapa tahapan. Mulanya, pemerintah akan fokus membangun pusat pemerintahan beserta istana kepresidenan, kemudian dilanjutkan dengan infrastruktur pelengkap lainnya.
Selain titik nol, Puan dan rombongan juga meninjau Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara.
Kemudian, Jembatan Pulau Balang yang kini dalam tahap penyelesaian akhir akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kecamatan Penajam, PPU.
Sementara Bendungan Sepaku Semoi yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, dibangun guna pemenuhan kebutuhan air baku di IKN Nusantara.
Puan lalu mengklaim memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim, baru bisa direalisasikan di era Presiden Joko Widodo melalui pemikiran panjang.
"Bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa tapi juga di wilayah Indonesia yang lainnya. Lewat IKN pula negara luar dapat melihat kemajuan Indonesia dengan pusat pemerintahan berkonsep modern namun tetap ramah lingkungan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kawasan IKN meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan PPU dengan luas 256.142 hektare. Kawasan inti pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Sepaku, PPU seluas 56.180 hektare.
Sementara daerah pengembangan berada di Kecamatan Samboja, Kukar, seluas 199.962 hektare. Kata Puan, kawasan kantor-kantor lembaga tinggi negara ini bakal punya konsep smart and green city.