Muhammadiyah Kukar Minta Putra Daerah Tak Dijadikan Penonton IKN

Ketua Muhammadiyah Kutai Kartanegara (Kukar), Supriyanto ikut mendukung kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI dari DKI Jakarta di Pulau Jawa ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun demikian, pihaknya berharap pemerintah pusat banyak melibatkan warga lokal alias putra daerah dalam pembangunan hingga kesempatan berkarya di IKN tersebut.

Lihat Juga : Pemda Kutai Kartanegara Siap Jadi Food Estate di IKN

"Sebaiknya, pemerintah mempertimbangkan putra/putri daerah untuk berperan serta dalam pembangunan IKN, sehingga tidak jadi penonton," katanya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (25/2).

Sebagai informasi, pemerintah pusat dan DPR Ri telah sepakat untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Pemindahan ibu kota itu pun diatur lewat UU 3/2022 tentang IKN.

Dalam beleid tersebut, wilayah IKN di Kaltim akan meliputi kawasan yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Sepaku di PPU akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), sementara wilayah Kukar akan menjadi perluasan IKN yang kelak diberi nama Nusantara.

"Agenda besar ini memberikan peluang baru yang bisa digenggam oleh warga Kukar. Demikian juga dengan masyarakat Kaltim," kata Supriyanto.

Sejak dahulu Muhammadiyah tak hanya fokus dengan urusan keagamaan, pendidikan juga menjadi salah satu program unggulan. Itu sebab Muhammadiyah Kukar sudah menyiapkan sumber daya terbaik yang ada di 18 pengurus kecamatan untuk mengembangkan program pendidikan.

Selain pengembangan pendidikan, dia juga menambahkan kepindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim bisa memberikan peluang kerja. Sehingga warga yang selama ini sulit memperoleh pekerjaan, jauh lebih mudah mendapatkan.

"Pembangunan IKN ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi jangan sampai ketinggalan," katanya.

Lihat Juga : Moeldoko Janjikan Proyek IKN Nusantara Tak Pinggirkan Masyarakat Lokal

Sementara itu, terkait pertentangan pemindahan IKN dilakukan dalam waktu dekat, bahkan ada yang menggalang dukungan lewat petisi daring hingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Supriyanto menilainya sebagai hal lumrah karena sistem demokrasi di Indonesia.

"Adanya pro dan kontra kepindahan IKN di luar Kaltim, sebaiknya tidak usah ditanggapi secara berlebihan. Indonesia negara demokratis," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Respons Para Penolak IKN: Mestinya Jangan Dipertentangkan Lagi