Warga Sebut Aparat Kembali Copoti Banner di Desa Wadas

Warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah melaporkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI mendatangi Desa Wadas pada hari ini, Selasa (1/3). Tim disebut mencopoti banner penolakan warga di sepanjang jalan di sekitar kantor desa.

"Banner/poster perlawanan warga dicopot oleh Satpol PP dan dikawal juga oleh Aparat Kepolisian maupun TNI," tulis keterangan warga Wadas yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).

Dalam laporan tersebut, tim aparat gabungan disebut datang ke Desa Wadas sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menuju ke kantor Desa Wadas dan mulai mencopoti banner di sepanjang jalan.

Warga yang melihat pun menanyakan maksud dari aksi aparat tersebut. Namun, saat ditanya, warga mengatakan seluruh aparat tak ada yang menjawab.

Setelah diprotes warga, aparat pun dilaporkan memasang kembali banner yang sempat dicopot.

Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia mengonfirmasi kabar tersebut. Julian mengatakan aksi itu dilakukan aparat sebagai bentuk pembungkaman warga Wadas atas aspirasinya.

Lihat Juga : 6 Polisi Diperiksa Propam Terkait Insiden Pengamanan di Desa Wadas

Julian juga mengatakan aksi yang terjadi hari ini merupakan tanggung jawab kepala daerah.

"Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur harus bertanggung jawab atas pembungkaman tersebut. Pada hari ini sejumlah aparat dan Satpol PP mencopoti banner warga Wadas. Berbagai ekspresi rakyat berusaha dibungkam, bukannya memenuhi tuntutan rakyat untuk mencabut IPL," kata Julian kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).

Meski demikian, Julian mengaku saat ini aparat sudah kembali memasang banner yang dicopot. Pemasangan itu dilakukan usai warga melakukan protes.

"Iya, mereka pasang kembali. Setelah beberapa warga protes dengan aksi tim gabungan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengamini ada aparat kepolisian dan TNI yang mendatangi Desa Wadas pagi ini. Kendati demikian, Iqbal mengatakan kedatangan aparat tersebut merupakan permintaan dari Satpol PP.

"Penurunan Baliho spanduk domain Pol PP. Memang ada TNI dan Polisi di sana sebatas permintaan Pol PP," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).

Lihat Juga : Diskusi dengan Warga Wadas Alot, KSP Diklaim Enggan Gelar Konpers

Sebelumnya, warga Wadas melaporkan aksi kekerasan aparat beberapa waktu lalu ke sejumlah lembaga. Warga mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kantor Staf Presiden (KSP), kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI dan Ombudsman RI untuk mengadukan kasus tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan pihaknya menemukan indikasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga Desa Wadas. Polda Jateng disebut menggunakan kekuatan berlebih atau excessive use of power saat melakukan pengamanan di sana.