HNW: Belum Ada Anggota MPR Usul Amendemen UUD soal Tunda Pemilu

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memastikan sampai saat ini pihaknya belum menerima usulan dari anggota MPR soal rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk menunda Pemilu 2024.

"Belum ada tuh usulan yang masuk ke MPR sampai saat ini. Belum ada anggota MPR yang mengusulkan perubahan UUD terkait perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/3).

Hidayat lantas menjelaskan upaya melakukan amendemen UUD 1945 membutuhkan prasyarat yang tak mudah. Salah satunya harus mengumpulkan dukungan dari sepertiga atau 237 anggota MPR saat ini. Tak hanya itu, usulan itu juga harus dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai anggota MPR, bukan pihak lain.

"Dan yang usulkan bukan ketua partai. Harus anggota MPR. Bukan sebagai ketua partai," kata dia.

Di sisi lain, Hidayat juga mengklaim pimpinan MPR sempat bersepakat tak memiliki agenda amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Hal itu diputuskan dalam Rapim MPR beberapa waktu lalu.

Pimpinan MPR, lanjut dia, kala itu hanya mengusulkan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

"Yang ada perubahan UUD '45 soal PPHN itu. Itu pun belum disepakati. Karena PKS menolak, Golkar dan Demokrat menolak kita cukup dengan UU saja. Jadi pimpinan MPR kita enggak ada agenda amendemen UUD 45 soal perpanjangan jabatan presiden," kata Hidayat.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berhembus belakangan ini. Usulan itu awalnya datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19 belum reda.

Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.