Moeldoko Target Ganti Rugi Warga Wadas Rampung Sebelum Lebaran

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menargetkan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah bisa rampung sebelum Hari Raya Idulfitri 2022.

Hal itu Ia katakan dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3).

Lihat Juga : Alasan Satpol PP Copot Spanduk Wadas: Tak Berizin, Kata-kata Tidak Pas

"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini," kata Moeldoko dalam keterangan resminya.

Moeldoko membeberkan data Kementerian ATR/BPN sebanyak 163 bidang tanah masyarakat Wadas sudah selesai diukur. Saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.

Ia turut memastikan warga pemilik 163 bidang tanah itu akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Data juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.

"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan 'mudah-mudahan', karena ini 'harus' tertangani," kata Moeldoko.

Lihat Juga : Komnas HAM: Polda Jateng Gunakan Kekuatan Berlebih Pada Warga Wadas

Di sisi lain, Moeldoko mengklaim pemerintah berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di tengah warga Wadas. Di antaranya melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah dan pengadaan kegiatan bakti sosial.

"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara," ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut hadir menekankan pentingnya sosialisasi publik dari pemerintah kepada warga Wadas. Hal itu bertujuan sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.

"Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan," kata Ganjar.

Lihat Juga : 6 Polisi Diperiksa Propam Terkait Insiden Pengamanan di Desa Wadas

Konflik antara warga Wadas dan aparat meletup dan menjadi perhatian publik pada awal Ffebruari. Hal itu tak lepas dari banyaknya warga yang menolak tambang batu andesit di wilayah itu untuk pembangunan Bendungan Bener.

Salah satu temuan Komnas HAM terdapat dugaan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga Desa Wadas. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa Polda Jateng menggunakan kekuatan berlebih atau excessive use of power saat melakukan pengamanan tempat tersebut.