Cerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

Di Sepaku, selain perubahan fisik tak terlihat perubahan signifikan dari keseharian masyarakat. Warga-warga pun terlihat masih aktif bekerja dengan mata pencaharian masing-masing.

Di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, CNNIndonesia.com bertemu dengan sejumlah warga generasi dua transmigrasi 1975-1976 yang sedang menanam padi di sawah garapan mereka. CNNIndonesia.com juga bertemu pula dengan kelompok tani di Kelurahan Sepaku yang sibuk dengan lahan garapan mereka pula.

Pun demikian dengan warga-warga lain yang memiliki mata pencahariannya masing-masing, dari mulai berwirausaha hingga menjadi pekerja.

Namun, ada satu mata pencaharian yang baru setelah ada pengumuman IKN yakni makelar tanah atau membantu mengurus penawaran tanah. Salah satu warga di Desa Bukit Raya mengaku dirinya ketiban pulung dengan maraknya penjualan lahan usai Sepaku diumumkan jadi IKN.

Dia mengaku bukan makelar, tapi hanya menjadi kepanjangan tangan untuk mengurus surat-surat peralihan kepemilikan lahan di Kecamatan Sepaku.

Lihat Juga : Jokowi Minta Tanah Hanya untuk Instansi di IKN Nusantara

Perihal makelar tanah, Dahlia warga Desa Bumi Harapan mengaku lahan milik keluarganya entah sudah berapa kali didatangi dan diminta untuk dilepas saja. Salah satunya, oleh dua pria yang mendatangi rumah ayahnya saat kami sedang berbincang. Namun, ketika tahu ayah dari Dahlia sedang di Balikpapan, dua pria itu segera pergi.

"Itu contohnya, yang nawarin minta lahan dilepas saja," kata Dahlia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/2) pagi.

Bukan hanya Dahlia, Suprowo yang berdomisili di pinggir Jalan Negara dekat proyek Bendungan Sepaku-Semoi pun mengaku sudah beberapa kali lahan rumahnya yang juga menjadi warung itu ditawari untuk dilepas. Namun, dia dan istri tegas menyatakan tak akan melepas rumah yang baru mereka tempati sejak 2019 silam setelah susah payah membangunnya.

"Sebelumnya tinggal di Patok 120. Baru dua tahun tinggal di rumah ini, pinggir jalan, dekat bendungan Sepaku-Semoi," kata warga transmigrasi dari Banyuwangi, Jawa Timur, itu kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di depan rumahnya, Jumat (11/2) siang.

Pun demikian dialami Marice di Kelurahan Pemaluan. Pernah suatu hari Marice didatangi seseorang suruhan pengusaha dari Jakarta. Orang itu ingin membeli 2 hektare tanah milik Marice. Tak tanggung-tanggung, Rp1 miliar per hektare siap dikucurkan.

"Tanahku 2 hektare ditawar pengusaha asal Jakarta. Dia berani beli Rp1 miliar setiap hektare asal lengkap surat suratnya. Surat tanah saya bentuknya segel," kata ibu tiga anak ini kepada CNNIndonesia.com pada 3 Desember 2019 silam.

Aktivitas warga di Pasar Semoi, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Senin, 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kekhawatiran Penduduk Pribumi Sepaku

Saat disambangi lagi pada Minggu (14/2) lalu, dalam perbincangan terbaru, Marice mengaku baik dia maupun pihak keluarganya yang merupakan suku asli di Sepaku khawatir akan digeser untuk 'terpaksa' memberi ruang bagi proyek IKN.

Selain itu, baik dia maupun warga di kampungnya pun umumnya memiliki kekhawatiran yang sama: mengenai masa depan tempat tinggal, lahan garapan, lapangan pekerjaan saat ini, hingga masa depan anak-anak mereka.

"Sudah jadi bahan obrolan di sini kayak apa kita kalau nanti sudah diambil negara, sudah jadi IKN. sudah dimulai pembangunan, otomatis sudah ndak ada pekerjaan (di perusahaan HTI)," kata dia yang suaminya bekerja di salah satu perusahaan yang beroperasi di Sepaku itu.

"Sementara anak kita ini masih panjang perjalanan [masa depan]," imbuhnya.

Pembekuan Penjualan Tanah di Sepaku

Belakangan, pemerintah setempat hingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim membatasi penjualan atau pembelian tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) lewat surat edaran bernomor HP.01.03/205-64/II/2022.

"Surat edaran tersebut menindaklanjuti aturan sebelumnya dan sudah disampaikan ke Pemkab PPU dan Kukar," ujar Kepala Kanwil BPN Kaltim, Asnaedi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/2).

Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Bupati PPU Nomor 22/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Atas Tanah di Lokasi IKN. Kemudian Pergub Kaltim Nomor 6/2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di Kawasan IKN dan Kawasan Penyangga.

Kedua aturan ini secara spesifik membatasi soal transaksi jual-beli tanah. Dengan surat edaran dari Kanwil BPN Kaltim tersebut diharapkan bisa menghindari para spekulan tanah.

Surat edaran BPN Kaltim itu tak hanya ditujukan kepada BPN PPU, tetapi juga untuk BPN Kukar. Asnaedi mengatakan kedua wilayah tersebut memang ditekankan agar tidak melayani pencatatan jual beli atau peralihan hak dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB) tanah untuk kawasan IKN.

Selain itu, surat tersebut juga ditujukan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris di PPU dan Kukar, agar tidak melakukan kegiatan pembuatan akta jual beli (AJB) dan PPJB untuk lahan di kawasan deliniasi IKN. Dia menegaskan SE itu hanya bersifat sementara hingga regulasi yang sahih terbit seiring terbentuknya Badan Otorita IKN.

"Sebab regulasi ini memang bertujuan untuk menghindari para spekulan," ujar Asnaedi.

Baliho protes warga terkait sengketa lahan di sekitar bendungan Intake Sepaku, Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Sabtu, 12 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kepala dan wakil kepala badan otorita IKN telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (10/3/2022) di Jakarta. Kepala Otorita IKN adalah Bambang Susantono, sementara wakilnya adalah Dhony Rahajoe. Jokowi pun meminta aturan-aturan turunan dari UU 3/2022 tentang IKN segera disusun untuk diterbitkan.

"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan ibu kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, usai pelantikan pemimpin badan otorita tersebut.

Sebelum regulasi dari pemerintah setempat hingga BPN Kaltim itu dibuat, langkah penjualan dan penawaran lahan memang terjadi marak di wilayah Sepaku. Itu diakui pula oleh salah satu warga desa di Bukit Raya.

Dia mengaku baru saja ketiban durian runtuh menjual lahan petak miliknya seluas 20 meter persegi dengan harga berlipat dari saat dibelinya. Saat ditanya jumlah uang yang didapatkannya, ia hanya menjawab hasil penjualan itu cukup untuk pembelian sebuah mobil tipe Xpander secara lunas yang akan dipakainya membantu mencari nafkah ke depan.

Terkait peralihan lahan, di sepanjang Jalan Negara, Kecamatan Sepaku mudah ditemui plang atau spanduk yang menandai penawaran tanah dijual. Selain itu, di beberapa titik di sepanjang Jalan Negara, Kecamatan Sepaku, CNNIndonesia.com mendapati pula ada sejumlah lahan bidang yang telah diratakan konturnya untuk menjadi alas berdirinya sebuah bangunan.

Lihat Juga : Kisah Marice, Warga Ibu Kota Baru Diserbu Tuan Tanah Jakarta

Baca halaman selanjutnya...