IKN di Bukit Soeharto, Antara Tahura dan Nama Besar Presiden Kedua

Dalam sebuah rapat tertutup dengan menteri-menterinya di Istana pada akhir April 2019, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja memenangi Pilpres untuk kali kedua meminta para pembantunya mempersiapkan rencana mencari ibu kota baru di Kalimantan.

Kala itu mencuat sejumlah wilayah yang akan menjadi calon IKN, termasuk Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang pernah dijanjikan Presiden pertama RI Sukarno akan menjadi ibu kota negara.

Selain kota itu, sejumlah wilayah lain yang masuk hitungan adalah Katingan, Gunungmas, Pulang Pisau yang juga di Kalimantan Tengah, dan kawasan Samboja-letak Bukit Soeharto-di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi menindaklanjuti rapat tersebut dengan melakukan survei ke daerah calon ibu kota baru. Bukit Soeharto yang pertama disambanginya pada 7 Mei 2019. Didampingi Kepala Bappenas kala itu, Bambang Brodjonegoro, Jokowi menyusuri Bukit Soeharto.

"Saya melihat di sini semuanya sangat mendukung. Kebetulan lokasinya di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Di Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airportnya. Jadi, tidak perlu buat airport lagi. Pelabuhan juga ada di Balikpapan," kata Jokowi usai kunjungan tersebut.

Hari berikutnya, Jokowi melanjutkan survei ke Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Dia berkata semua aspek, mulai dari persoalan lingkungan hingga sosial politik, harus dikaji.

Belakangan, pusat IKN diputuskan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Itu letaknya sekitar 50 kilometer dari titik masuk Bukit Soeharto di KM 38 Simpang Samboja.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Menyambangi Titik Nol Ibu Kota Nusantara

Bukit Soeharto, yang semula dicoret dari wilayah IKN karena merupakan hutan lindung, akhirnya masuk juga dalam perencanaan kawasan tersebut. Bappenas mengungkapkan hal itu dilakukan guna menjaga dan merawat hutan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pusat pemerintahan.

Awalnya Bappenas tidak memasukkan kawasan Bukit Soeharto sebagai bagian dari ibu kota baru karena mengira wilayah dengan luas 64 ribu hektare tersebut hanyalah hutan biasa.

"Bukit Soeharto awalnya enggak masuk (wilayah IKN) waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata dalam Beranda Nusantara, Rabu (23/2).

Lebih lanjut Rudy mengatakan Bukit Soeharto memiliki wilayah pertambangan hingga kelapa sawit yang harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

"Kami diskusikan dengan ahli lingkungan dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebaiknya daerah yang dilindungi dimasukin saja agar lebih mudah menjaganya kalau ada di bawah wilayah Ibu Kota Negara," imbuhnya.

Lanskap kawasan Bukit Soeharto. Kalimantan Timur, Senin, 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Presiden Kedua RI Soeharto

Dari namanya, masyarakat awam mungkin melihat penamaan bukit itu terkait dengan penguasa orde baru Jenderal Besar (Purn) Soeharto. Pun demikian ketika CNNIndonesia.com melintas di sana, dan berbincang dengan sejumlah pemilik warung kopi dan penduduk di sekeliling dan wilayah Bukit Soeharto.

"Dari nama presiden ya [Presiden kedua RI Soeharto]," ujar Risma (31), yang telah berkeluarga dan menetap di sekitar Bukit Soeharto sejak 2012 silam, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar.

Apa yang diutarakan itu pun serupa dengan tercantum di situs indonesia.go.id, yang mencatat penamaan lokasi itu berkaitan dengan perhatian Presiden Soeharto kepada kawasan konservasi. Saat itu, Soeharto menempuh jalur darat dengan jarak sekitar 120 kilometer Balikpapan-Samarinda untuk berkunjung ke hutan tersebut.

"Barangkali saja kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan kedua kota tersebut ketika itu masih sangat buruk. Akibatnya momen perjalanan itu tentu dirasakan cukup heroik," dikutip dari situs indonesia.go.id, Rabu (2/3).

Penamaan Bukit Soeharto dipercaya sebagai kunci sukses konservasi di lokasi itu. Banyak pelaku usaha konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) diduga tak berani menyentuh kawasan hutan itu karena akan bersinggungan langsung dengan Soeharto.

Presiden kedua RI itu kemudian menjadikan Tahura Bukit Soeharto sebagai lokasi konservasi hutan hujan tropis. Dia juga menjadikan lokasi itu sebagai etalase keberhasilan Indonesia dalam urusan konservasi.

Sejumlah tamu kenegaraan dibawa ke Tahura Bukit Soeharto. Salah satu di antaranya adalah Ratu Belanda Beatrix beserta suami yang berkunjung pada periode 90-an.

Saat ini, pemerintah memasukkan Taman Bukit Soeharto ke dalam kawasan IKN Nusantara. Padahal, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan lokasi konservasi itu dari perencanaan pembangunan.

Koridor Satwa

Setelah menjadi bagian dari IKN, maka Pemerintah berjanji akan merawat kawasan konservasi seluas 64 ribu hektare itu. Pemerintah juga berencana merehabilitasi kawasan hutan di Tahura Bukit Soeharto. Rencananya, porsi hutan akan dikembalikan dari 40 persen menjadi 75 persen.

Bukan hanya itu, dalam perencanaannya, saat rapat bersama Komisi IV DPR pada 17 Februari 2022, Menteri LHK Siti Nurbaya bakar menyatakan Bukit Soeharto akan menjadi koridor satwa di IKN. Nantinya, ada dua wilayah koridor satwa di wilayah ibu kota baru.

Koridor satwa di ibu kota baru terdiri dari sisi utara dan selatan. Koridor utara mencakup wilayah Tahura Bukit Soeharto dan sebagian di area hutan produksi hasil adendum. Kemudian, koridor satwa sisi selatan berada di Hutan Lindung Sungai Wain dan sedikit di Hutan Produksi Mentawir dan di Tahura Bukit Soeharto.

Bentuk koridor satwa di ibu kota baru nanti berupa tutupan hutan pamah dataran rendah atau ekosistem hutan asli setempat. Selain itu, sambung Siti, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) juga mengidentifikasi habitat satwa liar terpisah yang akan dihubungkan dengan koridor.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Ketar-ketir Masyarakat Adat Tersingkir dari Ibu Kota Nusantara

Saat CNNIndonesia.com melintasi Bukit Soeharto untuk menuju bakal lokasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, jalanan yang dilewati terlihat beraspal mulus. Selain di titik yang dikenal sebagai simpang Bukit Soeharto terlihat rumah-rumah warga di pinggiran jalan tersebut.

Berdasarkan informasi, beberapa rumah warga yang masuk Kelurahan Bukit Merdeka itu ada pula yang menjadi bagian dari tahura Bukit Soeharto.

"Katanya mau dipindahkan [setelah jadi IKN], cuma enggak tahulah, karena sering info gitu. Kemarin saja terakhir beberapa bulan lalu dikumpulin datanya oleh RT," ujar salah seorang ibu yang membuka warung di bagian depan rumahnya yang tak jauh dari simpang Bukit Soeharto.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Harga Tanah Melambung Tinggi dan Serbuan Spekulan di IKN

Merujuk pada informasi di situs KLHK, Tahura Bukit Soeharto dikukuhkan lewat SK1231/MNLHK-PTKL/KUH/PLA.2/8/2017 seluas 64.815,007 hektare.

Kawasan Tahura ini sebagian besar masuk wilayah administratif Kabupaten Kukar yakni Kelurahan Sungai Merdeka-Samboja, dan sebagian kecil masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Desa Semoi Dua - Sepaku.

Merayapi jalan menanjak Bukit Soeharto dari arah Simpang Samboja, anda akan menemui kelompok beruk. Hati-hati dalam memacu kendaraan ketika anda menemui rambu-rambu penanda perlintasan beruk.

Beruk-beruk itu pun akan mendekati ke kendaraan Anda bila berhenti. Mereka akan melihat-lihat penasaran, dan jangan turunkan kaca mobil Anda!

Lihat Juga : WAWANCARA EKSKLUSIF Kepala Otorita IKN Jawab Kekhawatiran Ibu Kota Baru Jadi Kota Hantu

Lepas dari area perlintasan Beruk itu, beberapa saat kemudian pada sisi kanan jalan dari arah simpang Bukit Soeharto terdapat jalan masuk ke Kawasan Konservasi Satwa atau Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja. Tak sembarangan orang boleh masuk ke zona tersebut, dan harus membutuhkan izin dari balai yang mengelola Tahura Bukit Soeharto itu.

Tak jauh dari sisi tersebut, di sebelah kiri jalan yang bukan bagian dari pengelolaan hutan lindung, terdapat setidaknya dua jalur masuk area tambang batu bara.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan forest city IKN di wilayah adalah degradasi hutan yang salah satunya disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan seperti pertambangan, permukiman, dan bahkan perkebunan. Atau dengan kata lain, tumpang tindih perizinan konsesi hutan produksi di Tahura Bukit Soeharto.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyatakan yang menjadi tahap pertama pembangunan IKN selain infrastruktur dasar adalah reboisasi hutan.

"Rencana pembangunan IKN akan dimulai tahap pertama di inti pusat pemerintahan. Dan diawali upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dulu," kata Jokowi dalam acara 'Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2/2022).

Merujuk pada laporan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (2019), kawasan itu memiliki tipe ekosistem hutan campuran Dipterocarpaceae dataran rendah, hutan kerangas, hutan pantai, semak belukar, dan alang-alang.

Kini kawasan itu menjadi ekosistem hutan tanaman yang merupakan upaya rehabilitasi dan sebagian merupakan hutan penelitian persemaian. Di kawasan Tahura Bukit Soeharto juga terdapat 46 Jenis Mamalia dan hewan lainnya yang sebagian besar merupakan spesies yang dilindungi.

Rambu peringatan area perlintasan satwa di Bukit Soeharto. Kalimantan Timur. Jumat, 11 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Spesies Satwa Bukit Soeharto

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur mencatat 90 jenis satwa hidup di Tahura Bukit Soeharto. Sebanyak 9 satwa di antaranya merupakan hewan terancam punah berdasarkan daftar merah Uni Internasional untuk Konservasi Satwa (IUCN).

Dua jenis satwa di Tahura Bukit Soeharto berstatus genting (endangered), yaitu burung caladi batu (Meiglyptes tristis) dan owa-owa (Hylobates muelleri). Keberadaan dua jenis satwa itu diketahui berdasarkan survei pada Oktober 2021.

Kemudian, ada 7 satwa yang berstatus rentan (vulnerable), yaitu kerak kerbau (Acridotheres javanicus), kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus), sempidan biru (Lophura ignita), beruang madu (Helarctos malayanus), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), monyet beruk (Macaca nemestrina), dan babi hutan (Sus barbatus).

Lihat Juga : Ketua Lembaga Adat Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi di IKN

Sementara itu, situs indonesia.go.id mencatat Tahura Bukit Soeharto dihuni sejumlah fauna lain. Beberapa di antaranya orang utan (Pongo pygmaeus), banteng (Bos javanicus), macan dahan (Neofelis nebulosa), burung enggang (Barenicarnuscomatus), rusa sambar (Cervus unicolor), dan biawak (Varanus salvator).
Beberapa flora yang hidup di Tahura Bukit Soeharto adalah meranti (Shorea spp.), keruing (Dipterocarpus sp.), mahang (Macaranga sp.), mengkungan (Macaranga gigantea), ara (Ficus sp.), kayu tahan (Anisoptera costata), nyatoh (Palaquium spp.), dan keranji (Dialium spp.).

Kekayaan flora dan fauna di Tahura Bukit Soeharto menjadi salah satu alasan Walhi menolak pembangunan IKN Nusantara. Mereka khawatir keanekaragaman hayati di kawasan itu dan sejumlah kawasan hutan lainnya rusak karena pembangunan.

Jalur masuk kawasan Konservasi Satwa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Kalimantan Timur. Jumat, 11 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di satu sisi, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko menyampaikan Tahura Bukit Soeharto merupakan penyangga cadangan air bagi Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, bila masuk IKN dan terjadi pembangunan di wilayah hutan sana, pihaknya khawatir salah satu yang mungkin terjadi adalah bencana kekeringan.

"Perubahan status peruntukan wilayah dikhawatirkan berdampak kekeringan bagi masyarakat Kaltim, akan ada ancaman krisis air bersih di Kaltim," kata Yohana saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/3).

"Selain itu, ya akan ada cerita kepunahan satwa endemik yang memang ada di Kalimantan dan itu ekosistem yang saling mendukung," ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun meragukan n klaim Presiden Joko Widodo soal 70 persen daerah IKN Nusantara akan berupa hutan. Yohanna pun tak percaya dengan pernyataan pemerintah yang akan merehabilitasi Tahura Bukit Soeharto dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Kenapa dipulihkan harus masuk ke rencana ibu kota baru? Apa tidak bisa dilakukan pemulihan saja?" tuturnya.

Seorang warga sedang bercengkerama di teras rumahnya di sekitar kawasan tahura Bukit Soeharto, Kaltim, 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Secara umum, wilayah IKN seluas kurang lebih dari 256.142 hektare itu saat ini terdiri atas atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan. Rinciannya adalah 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan I desa/kelurahan di Kecamatan Penajam.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah aturan turunan UU IKN. Salah satu aturan yang sedang dirumuskan adalah keputusan presiden tentang pemindahan ke ibu kota negara.

Sebelum aturan tersebut diterbitkan, pemindahan ke ibu kota baru belum resmi dilakukan. Dengan demikian, DKI Jakarta masih akan berstatus sebagai ibu kota negara.

Lihat Juga : KPK Awasi Proses Pemindahan Ibu Kota Negara