KLHK: Warga Bukit Soeharto Diajak Dialog Jadi Mitra di Kawasan IKN

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE KLHK), Wiratno mengungkapkan masyarakat yang tinggal di sekitar Bukit Soeharto akan diajak dialog mengenai status kawasan yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut.

Menurut Wiratno, para warga yang tinggal di kawasan tersebut nantinya akan diikat dalam kemitraan konservasi.

Sebagai informasi, beberapa rumah warga yang berada di Kelurahan Bukit Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, masuk ke dalam wilayah Bukit Soeharto. Warga yang tinggal di daerah itu pun sempat dikatakan akan dipindah lantaran Bukit Soeharto menjadi bagian dari IKN Nusantara.

"Masyarakat yang menggarap di Tahura saya kira akan diikat dalam kemitraan konservasi. Nanti akan ada dialog dengan masyarakat tersebut," ujar Wiratno saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/3).

Wiratno mengatakan, nantinya dalam kemitraan, masyarakat akan diberikan hak untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bernilai tinggi. Selain itu, warga juga akan diizinkan untuk menanam pepohonan endemik dengan sistem agroforestri atau wanatani.

"Dalam kemitraan, masyarakat diberi hak untuk menanam berbagai tanaman yang bermanfaat untuk masyarakat, juga menanam pepohonan endemik dan atau jenis asli dengan sistem agroforestry. Sehingga ke depan dapat secara bertahap memulihkan Tahura ke kondisi alaminya sebagai hutan hujan tropis," jelasnya.

Sebagai informasi, Bukit Soeharto merupakan hutan lindung yang masuk ke dalam perencanaan IKN Nusantara. Mulanya, Bukit Soeharto tidak menjadi bagian ibu kota baru karena dinilai sebagai hutan biasa. Namun tak lama, kawasan tersebut dinyatakan kembali dimasukkan Bappenas ke dalam IKN guna melestarikan ekosistem di hutan itu.

"Bukit Soeharto awalnya enggak masuk (wilayah IKN) waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata dalam acara bertajuk Beranda Nusantara, Rabu (23/2).

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 17 Februari lalu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan nantinya akan ada dua wilayah koridor satwa di ibu kota baru.

Koridor satwa itu terdiri dari sisi utara dan selatan. Koridor utara mencakup wilayah Tahura Bukit Soeharto dan sebagian di area hutan produksi hasil adendum. Kemudian, koridor selatan berada di Hutan Lindung Sungai Wain dan sedikit di Hutan Produksi Mentawir serta di Tahura Bukit Soeharto.

"Kegiatan lain yang dikontrol oleh KLHK adalah terkait dengan koridor satwa. Jadi ini juga arahan Bapak Presiden, untuk koridor satwa itu harus betul-betul dijaga," kata Siti Nurbaya kala itu.

Siti mengatakan desain koridor sudah dipelajari, di sisi selatan, tepatnya di hutan sekunder dan semak belukar aktivitas yang akan dilakukan antara lain penanaman pengayaan, pengamanan dan perlindungan kawasan. Bentuk koridornya berupa tutupan hutan pamah dataran rendah (ekosistem hutan asli setempat).

Untuk tutupan lahan berupa bukaan tambang aktivitas yang akan dilakukan antara lain reklamasi, pengamanan dan perlindungan wilayah dengan bentuk koridor satwa akan berupa tutupan vegetasi reklamasi. Sedangkan pada jalan raya KM 38 Samboja-Sepaku dan Semoi aktivitas yang akan dilakukan adalah pembangunan terowongan, pemasangan rambu-rambu, dan bentuk koridornya berupa perlintasan satwa liar di atas jalan raya dan terowongan perlintasan.

Sementara desain koridor satwa di sisi utara, tepatnya di kawasan hutan sekunder, semak belukar serta hutan tanaman, aktivitas yang akan dilakukan antara lain penanaman pengayaan, pengamanan dan perlindungan kawasan. Bentuk koridor satwa yang akan dibuat berupa tutupan hutan pamah dataran rendah (ekosistem hutan asli setempat).