Kegiatan prosesi Kendi Nusantara hingga berkemah di kawasan titik nol bakal Ibu Kota Negara (IKN) baru RI, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi saat ini.
"Justru mengabaikan situasi dan kondisi ekonomi rakyat di tengah situasi krisis yang kian berlapis," ujar Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyinggung perihal pengerahan ribuan personel yang dinilai pihaknya menguras keuangan negara, serta publik yang masih berkonsentrasi memenuhi kebutuhan seperti minyak goreng.
"Terlihat sekali ya bagaimana situasi bahkan di Kaltim sendiri, antrian-antrian panjang ribuan warga itu masih berlangsung hingga hari ini," jelasnya.
Selain itu, simbol para Gubernur menyetor tanah dan air dari daerah masing-masing pun dinilainya tidak pas dilakukan di tengah krisis lingkungan terkait daerah aliran sungai (DAS) hingga konflik agraria.
Pihaknya mengatakan keberadaan IKN juga akan memunculkan efek domino di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya proyek PLTA untuk memasok listrik IKN, hingga jutaan metrik ton batu palu yang diseberangkan dari Sulawesi Tengah.
"Begitu juga Nikel untuk menunjang kendaraan listrik di IKN, materialnya dimobilisasi dari sejumlah tambang yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," kata dia.
Dia juga menyinggung soal lokasi IKN terdapat 149 lubang tambang yang masih menganga seluas 256 ribu Ha.
"Lubang Tambang ini sebagian besar disebabkan oleh operasi 25 perusahaan tambang," kata Rupang.
Lihat Juga :![]() Laporan dari IKN Nusantara Bayang-Bayang Bencana di IKN Nusantara: Banjir hingga Karhutla |
Baca halaman selanjutnya soal rencana hijau Jokowi di IKN