Mendagri Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024: Belum Ada Pembahasan Lagi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tetap memegang kesepakatan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diselenggarakan pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 digelar 27 November.

Menurutnya, belum ada pembahasan terkait perubahan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, baik di DPR atau pemerintah, hingga saat ini.

"Tapi kalau saya selama ini, masalah pemilu, ya patokannya kita yang rapat terakhir di sini, di Komisi II [DPR]. Di situ kan ditentukan DPR oleh Komisi II, pemerintah oleh Mendagri, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP dan terakhir kita menentukan Pemilu 14 Februari 2024, Pilkada 27 November 2024," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/4).

"Sampai hari ini belum ada pembahasan lagi di sini, di pemerintahan juga belum ada bahasan, karena belum ada pembahasan yang kita pegang itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menyatakan, amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan barang tabu.

Dia mengingatkan, amendemen konstitusi sudah pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan UUD 45 dan kitab suci.

"UUD kita pernah diamandemen enggak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu [diamandemen] pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu," ujar eks Kapolri tersebut.

Waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah disepakati oleh pemerintah, penyelenggara dan Komisi II DPR pada 14 Februari 2024 menjadi sorotan publik setelah sejumlah ketua umum partai politik mengusulkan agar waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi ketua umum parpol pertama yang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menggulirkan usul serupa.

Cak Imin menjadikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sebagai alasan menggulirkan usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dia mengklaim pemulihan ekonomi akan terganggu jika pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 seperti yang telah disepakati pemerintah, DPR dan KPU. Usul Cak Imin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Usulan itu juga didorong oleh Luhut dengan mengklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang mendukung usulan itu. Dia menyebut pemerintah mengetahui hal itu dari big data percakapan di media sosial.