PPP: Jokowi Jengah Dengar Bahlil-Luhut Bicara Tunda Pemilu

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah jengah mendengar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membicarakan penundaan Pemilu 2024.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut Bahlil maupun Luhut seharusnya bicara tentang investasi asing di Indonesia, khususnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Tentu Pak Jokowi itu jengah juga dengerin hal tersebut. Saya kira apa yang disampaikan presiden itu mengakhiri polemik sementara ini," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jumat (8/4).

Awiek menilai Luhut cukup mengurus masalah investasi modal, tanpa merembet ke investasi politik. Menurutnya, setiap kali menteri membahas penundaan pemilu, publik akan menilai ide itu datang dari Jokowi.

"Tetapi yang terjadi di publik karena yang menyuarakan adalah menteri kabinet seolah-olah wacana penundaan pemilu keinginan dari presiden, sehingga membuat presiden merasa terganggu," ujarnya.

Awiek menilai sikap Jokowi yang mengingatkan para pembantunya untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sudah sangat jelas. Ia menyebut Jokowi ingin agar jajarannya tak melampaui tugas masing-masing.

"Artinya ada satu hal yang Lebih tegas di situ. Presiden ingin para kabinet bekerja sesuai tupoksinya. Tidak melampaui tupoksi itu," katanya.

Lebih lanjut, Awiek mengklaim selama ini antara petinggi partai koalisi juga tak pernah membahas penundaan pemilu. Ia meyakini wacana itu bukan gagasan dari Jokowi langsung.

"Kami yakinkan bahwa tidak ada Pak Jokowi ke sana, karena kami di PPP enggak pernah diajak bicara tentang penundaan pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya tak lagi bicara penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meminta para bawahannya tersebut fokus bekerja.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).

Sementara itu Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut selalu patuh terhadap arahan Jokowi. Jodi juga membantah Luhut dianggap memiliki power politik yang kuat. Menurutnya, sebagai menteri koordinator, wajar Luhut koordinasi lintas kementerian dan terkadang di luar lingkup Kemenko Marves.

"Kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa enggak begitu. Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian," kata Jodi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/4).