Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah juga perlu menyiapkan jalan alternatif untuk mudik tahun ini. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Dihubungi terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah juga perlu menyiapkan jalan alternatif untuk mudik tahun ini.
Menurut Trubus, jalan alternatif ini akan membantu mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan tol atau jalan nasional.
"Harus dibuat juga jalan-jalan alternatif, harus dibuka, jadi misal di tol terjadi kemacetan maka harus ada peluang untuk dikeluarkan dari pintu tol, jadi ada jalan alternatif keluar," kata Trubus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trubus turut mengimbau agar ada penempatan aparat keamanan di jalan alternatif atau jalan kampung tersebut. Ini dilakukan guna mencegah kriminalitas.
Pasalnya, kata Trubus, situasi pandemi Covid-19 serta meningkatnya harga kebutuhan dan lainnya, dapat memicu aksi kriminalitas dengan memanfaatkan situasi arus mudik.
"Situasi kesulitan untuk kepentingan pribadi kan banyak yang ngemis-ngemis, minta-minta kan nanti memanfaatkan semua, apalagi kalau disertai ndalisme memecahkan spion kan repot itu," ujarnya.
Fasilitas di Sepanjang Jalur Mudik
Selain upaya mencegah kemacetan, Trubus juga mengingatkan soal pentingnya menyediakan fasilitas bagi para pemudik. Terutama, di sepanjang jalur mudik.
Trubus menuturkan fasilitas ini bisa berupa pos kesehatan hingga tempat untuk beristirahat. Menurutnya, rest area tak mungkin bisa memenuhi kebutuhan para pemudik, apalagi jumlahnya terbatas.
"Kan orang bisa kelelahan kecapaian, misal perjalanan Jakarta-Surabaya jalan darat kan capai, jadi harus disediakan tempat, apalagi bawa keluarga, anak di mobil terus kan capai," ujarnya.
Menurut Trubus, di titik-titik yang diprediksi rawan kemacetan juga perlu disediakan pos kesehatan beserta tenaga kesehatan maupun relawan.
Selain itu pemerintah jika memungkinkan bisa bekerja sama dengan sejumlah bengkel untuk membuat pos pemeriksaan kendaraan di sepanjang jalur mudik.
"Karena kekhawatiran kita mungkin mobilnya ban bocor atau mesin bermasalah. Cuma yang kayak gini belum diantisipasi," ujarnya.
Trubus juga menyinggung soal fasilitas penyediaan bahan bakar di sepanjang jalur mudik. Menurutnya, besar kemungkinan banyak pemudik yang kehabisan bahan bakar di perjalanan dan jauh dari lokasi pom bensin.
"Pengalaman dulu muncul orang-orang yang memanfaatkan situasi jual bensin mahal," ucapnya.
Senada, Djoko Setijowarno juga menilai pentingnya pos pelayanan di sepanjang jalur mudik. Bahkan, ia mengusulkan perlu ada helikopter yang disiapkan di sekitar pos tersebut.
Menurutnya, helikopter tersebut bisa digunakan untuk evakuasi jika terjadi keadaan darurat, misalnya kecelakaan. Djoko menyebut bakal banyak mobil pemudik yang berhenti sembarangan, seperti bahu jalan tol, dan bisa memicu kecelakaan.
"Nanti kalau ada kecelakaan atau apa mudah evakuasi, karena khawatirnya bahu jalan tol kan karena orang capai dianggapnya kayak jalan biasa dia istirahat, kan di bahu jalan tol harus steril kecuali kendaraan khusus, misalnya patroli," kata Djoko.
Pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat mudik Lebaran tahun ini setelah dua tahun terakhir terganjal pandemi Covid-19. Sekitar 85 juta orang diprediksi bakal melakukan perjalanan saat mudik nanti.
Diperkirakan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor selama arus mudik. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 dan 30 April. Sementara untuk arus balik pada 7 dan 8 Mei 2022.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat menghindari puncak arus mudik dengan melakukan perjalanan lebih awal. Ia memprediksi bakal terjadi kemacetan parah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya ajak masyarakat menghindari puncak arus mudik 28, 29, 30 April 2022," kata Jokowi.
Guna mengantisipasi kemacetan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah merumuskan sejumlah skenario, seperti sistem contraflow, one way (satu arah), serta ganjil genap selama arus mudik.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai berbagai skenario itu tak bisa menjamin arus mudik bakal lancar.
Merujuk hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi pada 2008 silam, setidaknya diperlukan delapan ruas jalan untuk menjamin kelancaran arus mudik.
"Namun, tentunya hal itu tidak memungkinkan. Walaupun sudah ada jalan tol dengan 4 lajur," kata Djoko kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/4) malam.
Djoko berpendapat pemerintah seharusnya mulai memprioritaskan perjalanan mudik masyarakat dengan angkutan umum, seperti bus, agar jumlah kendaraan pribadi di jalan bisa ditekan.
Ia menyebut bus-bus yang mengangkut para pemudik itu lantas mendapat pengawalan khusus kepolisian, mulai dari terminal keberangkatan hingga kota tujuan.
Dengan cara ini, kata Djoko, waktu perjalanan terjamin lebih cepat ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah juga bisa mengatur perjalanan pemudik agar tidak pada waktu yang bersamaan.
Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, pemudik paling banyak merupakan karyawan swasta. Kemudian di posisi selanjutnya adalah pelajar atau mahasiswa.
"Karyawan swasta sudah THR-nya didahulukan saja, dia akan pulang mudik. Lalu pelajar atau mahasiswa dilakukan dengan pembelajaran online, nanti dia akan pulang duluan. Itu bisa bantu penyebaran seperti itu," ujarnya.
Di sisi lain, Djoko mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan kemacetan akibat antrean di gerbang tol. Ini terjadi karena ada proses pembayaran hingga akhirnya memperlambat laju kendaraan.
Korlantas Polri juga telah memprediksi ada 23 gerbang tol yang rawan macet selama arus mudik, mulai dari Tangerang-Merak, Jakarta-Cikampek (Japek) hingga ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Djoko berharap tahun depan kemacetan akibat proses pembayaran di gerbang tol tak lagi terjadi pasalnya sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tanpa perlu berhenti direncanakan akan mulai berlaku.
"Tahun ini dapat dikatakan terakhir penerapan gate tol, tahun depan sudah pakai Multi Lane Free Flow, karena di gate tol itu buat penghambat juga," ujarnya.
Kendati demikian, dengan sejumlah kebijakan yang telah disiapkan pemerintah saat ini, Djoko memprediksi tak akan ada kemacetan parah saat arus mudik nanti.
"Saya kira kemacetan enggak parah banget, cuma pelambatan iya," ujarnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Siapkan Jalan Alternatif
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah juga perlu menyiapkan jalan alternatif untuk mudik tahun ini. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Dihubungi terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah juga perlu menyiapkan jalan alternatif untuk mudik tahun ini.
Menurut Trubus, jalan alternatif ini akan membantu mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan tol atau jalan nasional.
"Harus dibuat juga jalan-jalan alternatif, harus dibuka, jadi misal di tol terjadi kemacetan maka harus ada peluang untuk dikeluarkan dari pintu tol, jadi ada jalan alternatif keluar," kata Trubus.
Trubus turut mengimbau agar ada penempatan aparat keamanan di jalan alternatif atau jalan kampung tersebut. Ini dilakukan guna mencegah kriminalitas.
Pasalnya, kata Trubus, situasi pandemi Covid-19 serta meningkatnya harga kebutuhan dan lainnya, dapat memicu aksi kriminalitas dengan memanfaatkan situasi arus mudik.
"Situasi kesulitan untuk kepentingan pribadi kan banyak yang ngemis-ngemis, minta-minta kan nanti memanfaatkan semua, apalagi kalau disertai ndalisme memecahkan spion kan repot itu," ujarnya.
Selain upaya mencegah kemacetan, Trubus juga mengingatkan soal pentingnya menyediakan fasilitas bagi para pemudik. Terutama, di sepanjang jalur mudik.
Trubus menuturkan fasilitas ini bisa berupa pos kesehatan hingga tempat untuk beristirahat. Menurutnya, rest area tak mungkin bisa memenuhi kebutuhan para pemudik, apalagi jumlahnya terbatas.
"Kan orang bisa kelelahan kecapaian, misal perjalanan Jakarta-Surabaya jalan darat kan capai, jadi harus disediakan tempat, apalagi bawa keluarga, anak di mobil terus kan capai," ujarnya.
Menurut Trubus, di titik-titik yang diprediksi rawan kemacetan juga perlu disediakan pos kesehatan beserta tenaga kesehatan maupun relawan.
Selain itu pemerintah jika memungkinkan bisa bekerja sama dengan sejumlah bengkel untuk membuat pos pemeriksaan kendaraan di sepanjang jalur mudik.
"Karena kekhawatiran kita mungkin mobilnya ban bocor atau mesin bermasalah. Cuma yang kayak gini belum diantisipasi," ujarnya.
Trubus juga menyinggung soal fasilitas penyediaan bahan bakar di sepanjang jalur mudik. Menurutnya, besar kemungkinan banyak pemudik yang kehabisan bahan bakar di perjalanan dan jauh dari lokasi pom bensin.
"Pengalaman dulu muncul orang-orang yang memanfaatkan situasi jual bensin mahal," ucapnya.
Senada, Djoko Setijowarno juga menilai pentingnya pos pelayanan di sepanjang jalur mudik. Bahkan, ia mengusulkan perlu ada helikopter yang disiapkan di sekitar pos tersebut.
Menurutnya, helikopter tersebut bisa digunakan untuk evakuasi jika terjadi keadaan darurat, misalnya kecelakaan. Djoko menyebut bakal banyak mobil pemudik yang berhenti sembarangan, seperti bahu jalan tol, dan bisa memicu kecelakaan.
"Nanti kalau ada kecelakaan atau apa mudah evakuasi, karena khawatirnya bahu jalan tol kan karena orang capai dianggapnya kayak jalan biasa dia istirahat, kan di bahu jalan tol harus steril kecuali kendaraan khusus, misalnya patroli," kata Djoko.
