Sementara itu, Wasis melihat pemilihan nama pengganti Anies sebagai kontestasi politik. Anies diduga menginginkan Plt nya merupakan sosok yang mampu mempopulerkan namanya sebagai penunjang menuju panggung politik nasional.
Sebaliknya, kubu pemerintah pusat memandang Jakarta sebagai daerah yang strategis. Mereka tidak menginginkan Jakarta menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah pusat.
"Jangan sampai Jakarta jadi simbol perlawanan, resistensi terhadap koalisi nasional," kata Wasis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wasis menyebut pemilihan Plt Gubernur DKI Jakarta akan menjadi pakem bagi penunjukan pengganti pejabat daerah lainnya. Pemilihan latar belakang Plt seperti militer, sipil, atau birokrat akan dipertimbangkan untuk mengantisipasi gejolak politik.
"Jadi apapun yang terjadi di Jakarta nanti akan berimbas ke daerah-daerah lain," tuturnya.
Terlepas dari persaingan itu, Wasis berharap agar sosok pengganti Anies bisa mengembalikan Jakarta ke dalam status quo. Plt Gubernur DKI Jakarta diharapkan tidak terindikasi condong ke dua kubu yang berseberangan.
"Tidak terindikasi kanan atau kiri tapi lebih pada Jakarta sebagai posisi daerah yang netral," ujarnya.
Sementara, terkait dinamika politik tingkat daerah di Jakarta bergantung pada latar belakang pengganti Anies. Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang menjadi oposisi Anies misalnya, akan cenderung moderat jika Jokowi menunjuk Heru sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.
"Saya pikir level kritikannya kedua partai akan lebih moderat karena latar belakang figur tersebut adalah bagian dari koalisi pemerintahan nasional," kata Wasis.
Dihubungi secara terpisah, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut tiga nama calon Plt yang beredar bukan orang Anies Baswedan. Menurut Adi, baik Heru, Maruli, maupun Juri merupakan berafiliasi dengan pemerintah pusat.
"Kalau melihat tiga nama ini ya tidak ada orang-orangnya Anies, ada (di) lingkaran Istana semua," kata Adi.
Karena itu, menurut Adi, jika salah satu dari tiga nama itu terpilih menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak lagi memiliki akses terkait Jakarta.
Cengkeraman dan politik Anies perlahan akan berkurang pada Oktober atau lima bulan mendatang. Sebab, di antara tiga orang itu tidak ada satupun yang berafiliasi dengan Anies.
"Artinya ya Anies secara tidak langsung tidak akan punya akses terkait Jakarta karena Plt nya bukan orangnya Anies," ujar Adi.
Kendati demikian, berdasarkan pengamatan Adi hingga saat ini pendukung tidak muncul protes maupun kritik terkait Plt Gubernur DKI. Menurutnya, pendukung Anies cenderung tidak memiliki perhatian terhadap isu semacam ini. Mereka disebut cenderung 'galak' pada isu yang berkaitan dengan agama.
Persoalan kebijakan Plt yang dinilai tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan transparansi penunjukan tiga nama calon Plt yang beredar justru menjadi perhatian kalangan aktivis.
"Pendukung Anies enggak ada protes-protes begitu. Pendukung Anies ini kan ingin jadi panglima agama. Giliran panglima agama galaknya setengah mati," tutur Adi.