Ponpes Khilafatul Muslimin Bekasi Setop Aktivitas usai Ditolak Warga

Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) Khilafatul Muslimin di Bekasi, Jawa Barat, menghentikan aktivitas dan memulangkan para santrinya setelah muncul penolakan dari warga sekitar. 

Pengurus Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Djhonny Pahamsah alias Abu Salma mengatakan hari ini pihaknya diundang oleh pihak kecamatan untuk menjelaskan spanduk penolakan di sekitar pesantren.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membicarakan legalitas pesantren tersebut. Dari hasil rapat, aktivitas pesantren diminta untuk dihentikan.

"Sebenarnya dari Pak Camat tidak disuruh pulang (santri) karena mengingat biaya, tetapi atas dasar inisiatif ponpes supaya lebih kondusif diarahkan untuk pulang dan ini mungkin yang terdekat, yang jauh butuh biaya," kata Abu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/6).

Ia mengatakan hasil rapat juga meminta pihaknya untuk melepas plang hingga spanduk terkait Pondok Pesantren maupun Khilafatul Muslimin yang ada di lokasi.

Dari pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah papan nama dan spanduk memang telah dicopot. Bahkan di depan kantor pesantren juga dipasang bendera merah putih.

"Diminta untuk lepas plang, memasang bendera, dan memasang lambang NKRI. Mencabut plang ini karena kita mencintai negara, supaya tidak ada kegaduhan atas dasar masukan, walaupun secara keputusan Undang-Undang tidak ada yang dilanggar, atas dasar musyawarah bersama, kita ikutin," katanya.

Diketahui, sebelumnya spanduk penolakan dipasang di sekitar pondok pesantren Khilafatul Muslimin. Sedikitnya terdapat dua spanduk terpasang.

Kedua spanduk itu sama-sama bertuliskan: Kami warga Pekayon Jaya Kota Bekasi dan sekitarnya menolak keras kegiatan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan azas Negara Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila. Di bagian bawah spanduk yang tercantum tulisan "NKRI Harga Mati" dan Pancasila Ideologiku".

Belakangan organisasi Khilafatul Muslimin terus menjadi sorotan lantaran ideologinya dinilai bertentangan dengan Pancasila. 

Namun meski sudah memiliki banyak cabang yang tersebar, diketahui juga bahwa organisasi ini ternyata tidak ada dalam daftar organisasi kemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Pemimpinnya sendiri, Abdul Qadir Baraja, bukan baru kali ini saja ditangkap, melainkan sebelumnya sudah pernah ditangkap bahkan dihukum 2 kali atas keterlibatannya dengan jaringan terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut Khilafatul Muslimin memiliki setidaknya 25 pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. Ada jenjang pendidikan sampai level universitas dengan gelar sarjana kekhalifahan.

Meski begitu, polisi mengatakan seluruh pesantren yang didirikan Khilafatul Muslimin tidak pernah mengajarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 kepada para siswanya.