Gerindra Ikut Pembekalan Antikorupsi KPK, Biaya Politik Tinggi Disorot

Sejumlah petinggi Partai Gerindra mengikuti pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/6).

Di antara para elite politik berlambang kepala burung Garuda itu adalah Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria.

Muzani terpantau hadir di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan pada pukul 09.47 WIB. Sedangkan Riza Patria telah datang sebelumnya

Sementara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tak hadir dalam pembekalan antikorupsi yang digelar di Markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Saya yang mimpin [rombongan] hari ini," ujar Muzani kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Lihat Juga : Erick Thohir Bertemu Prabowo Subianto di Kantor Kemhan

Dalam pembekalan kali ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti hasil survei terkait biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan anggota legislatif.

"Dan dari survei ternyata biaya politk kita itu mahal sekali, sangat mahal. Kemendagri dan juga KPK mengonfirmasi calon kepala daerah tingkat II itu paling tidak harus mengalokasikan dana 20 sampai 30 miliar. Belum tentu menang, belum tentu menang. Ini hanya untuk mencalonkan supaya terpilih sebagai calon," kata Alex dalam sambutannya, Senin (20/6).

Sedangkan menurut survei tersebut, calon kepala daerah mesti mengeluarkan dana 50 sampai 76 miliar apabila ingin menang.

Alex mengatakan hal yang sama mungkin saja terjadi pula pada anggota legislatif meski diduga nominalnya tak sebesar calon kepala daerah.

Lihat Juga : PKB: Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Gerindra Belum Resmi

Ia menyebut biaya politik tersebut tak sepenuhnya dikeluarkan dari kantong sang calon pejabat, melainkan dari sponsor atau donatur.

"Dan betul bahwa biaya itu tidak dikeluarkan dari kantong sendiri. 80 persen mereka mendapatkan sponsor utamanya dari pelaku usaha dari daerah tersebut. Kami survei," kata Alex.

KPK, kata Alex, juga melakukan survei kepada para sponsor pendonor biaya politik itu untuk mengetahui niat di balik sponsor yang dilakukan.

"Apakah mereka memberikannya itu secara cuma-cuma? Ternyata tidak. Mereka berharap juga ketika calon yang didukung itu menang, paling tidak nanti kalau ikut lelang tender proyek di daerah itu dimenangkan. Atau paling tidak kalau daerah itu kaya sumber daya alam perizinan itu juga dipermudah itu survei kami. Jadi tidak gratis," terang Alex.

Lihat Juga : Wejangan Megawati & Prabowo untuk Gibran: Maju Pilgub Jateng atau DKI

Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan setidaknya 73 pengurus partai Gerindra hadir dalam kegiatan pembekalan tersebut.

Materi dari KPK untuk Gerindra di antaranya Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi.