Mahfud soal Khilafatul Muslimin: Kita Sikat Kalau Ancam Ideologi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas Khilafatul Muslimin jika mengancam ideologi.

Mahfud menyampaikan penindakan dilakukan sesuai aturan. Dia memastikan aparat penegak hukum memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam merespons gerakan ini.

"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi," kata Mahfud saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6).

Terkait 30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin, Mahfud menyatakan sudah ada penindakan oleh kepolisian. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

"Pokoknya tidak boleh ada gerakan-gerakan yang mengancam terhadap ideologi, tapi kita juga harus memperhatikan hak asasi manusia," ucapnya.

Lihat Juga : Muhammadiyah Banten Bantah Ada Anggota Aktif di Khilafatul Muslimin

Sebelumnya, kepolisian menangkap sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin. Rangkaian penangkapan dilakukan usai pawai kebangkitan khilafah di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Dalam pengembangan kasus, polisi menemukan sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. Sekolah-sekolah itu, klaim polisi, mengajarkan bahwa ideologi khilafah bisa menggantikan Pancasila.

"Kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan.

Sementara, Wakil Kepala Polres Metro Bekasi Kota AKBP Rama Samtama Putra mengatakan pihaknya akan menertibkan satu pesantren lagi di wilayahnya dalam beberapa waktu ke depan.

"Sebenarnya tidak satu, ada satu lagi, nanti kita akan terjun langsung tim untuk menertibkan," kata Rama saat ditemui wartawan di PPUI.

Rama mengatakan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memiliki tim Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan (Pakem). Tim ini bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang diduga berseberangan dengan aturan pemerintah.

Menurutnya, siapapun yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sosial, dan lainnya yang tidak berdasar pada Pancasila akan berhadapan dengan aparat.

"Tentu akan berhadapan dengan aparatur dalam hal ini ada piranti-piranti, ada undang-undang yang mengatur itu semua," ujar Rama.

Meski demikian, Rama enggan menyebutkan detail pesantren tersebut. Ia hanya mengatakan Polres Bekasi dan sejumlah instansi terkait akan menindak keberadaan pesantren tersebut.

"Ada ada nanti ada, pesantren biar kalian menebak-nebak nanti," ujar Rama.

Sebelumnya, PPUI Khilafatul Muslimin di Bekasi diminta untuk menghentikan aktivitasnya. Pihak pesantren pun telah memulangkan para santri.

Lihat Juga : Pesantren Khilafatul Muslimin di Bekasi Kehilangan 90 Persen Donatur

Pengurus Khilafatul Muslimin Bekasi Raya Djhonny Pahamsah alias Abu Salma mengatakan pada Kamis, pihaknya diundang oleh pihak kecamatan untuk menjelaskan soal adanya spanduk penolakan di sekitar pesantren.

Dalam pertemuan itu, juga digali soal legalitas pesantren tersebut. Berdasarkan rapat, aktivitas pesantren diminta untuk dihentikan. Seiring hal itu, pihak pesantren pun memutuskan untuk memulangkan santri.

Djhonny kerap menegaskan bahwa kelompoknya tak bermaksud menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Dia menyatakan khilafah yang diusungnya bukanlah ideologi, tapi sebuah ajaran Islam.

"Sepertinya pemerintah khawatir ingin direbut dengan khilafah ini, padahal secara bukti belum bisa ditemukan kalau khilafah ini mau merongrong negara, merebut negara. Saya rasa tidak ada bukti sedikit pun," ujarnya.

Belakangan, puluhan pengurus Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya menyatakan mengakui NKRI dan bertekad tidak akan menyelenggarakan pendidikan yang berpaham radikal.