Rakernas PDIP: Capres di Tangan Megawati hingga Ancam Kader Bermanuver

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua selama tiga hari mulai 21-23 Juni guna membahas sejumlah hal strategis, termasuk strategi pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas hari pertama mengatakan bahwa hanya dirinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon presiden partai banteng di 2024.

Pernyataan itu disampaikan Mega dengan lantang di depan sejumlah kader potensial seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, hingga putrinya Puan Maharani.

"Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI-Perjuangan," kata dia diiringi tepuk tangan kader.

Menurut Mega, hak prerogatif dirinya menentukan capres merupakan mandat kongres partai terakhir pada 2019 dan telah disepakati semua kader. Mega mengaku tak akan ragu mengambil sikap pada kader yang menentang mandat tersebut.

Mega menegaskan bakal memecat kader yang coba-coba melakukan manuver politik di luar kehendak partai. Menurutnya, PDIP tak bisa menerima kader yang bermain dua kaki. Dia mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai yang taat pada aturan dan solid bersama rakyat.

"Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI-Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver," kata Mega.

Pada kesempatan yang sama, Megawati juga berbicara terkait sejumlah isu politik aktual, terutama yang menyangkut partainya. Selain pencalonan presiden, dia juga menyinggung soal koalisi partai.

Dia menyebut tidak ada istilah koalisi dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menggunakan sistem parlementer.

Mega menerangkan sistem parlementer seperti yang dianut Indonesia, hanya mengenal istilah kerja sama. Dia pun mengingatkan kader agar tak lagi berbicara soal koalisi.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," kata Mega.

Dia mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik yang kerap menggunakan istilah koalisi. Hal itu secara khusus juga disampaikan Mega kepada Jokowi yang hadir di acara tersebut.

Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri.

"Akibatnya kan saya suka bingung. Lho, Bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi. Tidak ada, tidak ada, kalau kerja sama, yes," katanya.