MRP: Anak Buah Mahfud Sebut DOB Papua untuk Persempit OPM

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyatakan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyebut pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk mempersempit ruang gerak Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM).

Bawahan Menko Polhukam Mahfud MD itu, kata Timotius, menyampaikan pernyataan itu dalam salah satu pertemuan Kemenko Polhukam dengan MRP. Dalam pertemuan itu MRP menerima banyak masukan dari Kemenko Polhukam.

Lihat Juga : Paripurna DPR Sahkan RUU Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

"Salah atau deputi menyampaikan kepada MRP, bahwa MRP harus tahu bahwa DOB adalah kegiatan dari negara untuk memperpendek ruang gerak dari para TNPB OPM atau KKB," kata Timotius dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/6).

Timotius mengatakan deputi tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah akan membangun banyak Markas Polisi Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam),

Karena itu, MRP menilai pembentukan DOB bertujuan untuk mendatangkan banyak militer ke Papua dan mengurung TPNPB. Menurutnya, pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat, malainkan keinginan untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Papua.

"Dan mau bangun Polda, Kodam dekat-dekat," ujar Timotius.

Lihat Juga : Wakil Ketua Banggar DPR Jatuh Kolaps usai Beri Naskah ke Puan Maharani

Timotius mengungkap terdapat banyak orang yang menyaksikan pernyataan deputi tersebut. Pihaknya memandang sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah memburu sumber daya alam di Papua dan mengabaikan kepentingan penduduk setempat.

Menurutnya, pemerintah juga ingin eksplorasi sumber daya alam tanpa gangguan pihak lain dengan cara mendatangkan banyak personel militer.

"Tapi datang supaya begitu ketika saya mengelola sumber daya alam Papua tidak ada orang yang mengganggu. Karena memang hutan negara sekarang sudah besar sekali," ujarnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengkonfirmasi hal ini. Namun, hingga berita ini ditulis Mahfud belum menanggapi.

Lihat Juga : Paripurna DPR Setujui 4 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan RUU DOB menjadi UU. Dengan demikian tiga provinsi di Papua telah terbentuk, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.