Komnas HAM Lindungi 3 Warga Lereng Semeru Tolak Tanggul Pasir

Komnas HAM menerima tiga warga lereng Gunung Semeru yang berjalan kaki dari Lumajang, Jawa Timur, ke Jakarta. Ketiga warga itu mengadu soal pembangunan tanggul di daerah aliran Sungai Regoyo.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berjanji bakal menindaklanjuti aduan tersebut.

"Terkait aduan hari ini kami akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memintakan keterangan kepada semua pihak yang memang terlibat dengan aduan ini," kata Beka di Kantor Komnas HAM, Senin (11/7).

Beka mengatakan para pihak yang akan diminta keterangan di antaranya Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kementerian ESDM, Polres Lumajang, hingga Polda Jawa Timur.

Ia pun meminta pihak-pihak tersebut menjamin keamanan dari warga yang mengadu ke Komnas HAM.

"Warga perlu dilindungi rasa aman. Kita juga tidak ingin ada intimidasi atau ancaman baik fisik maupun verbal, kepada seluruh warga yang sedang memperjuangkan hak-nya," ujarnya.

Beka tidak ingin kasus Salim Kancil yang tewas karena membela hak tanahnya kembali terulang. Apalagi, kasus ini juga terjadi di Lumajang.

"Kita juga tidak ingin ada lagi kejadian seperti Salim Kancil, di Lumajang. Saya kira kejadian salim kancil ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa memperjuangkan hak itu, adalah konstitusional," katanya.

"Itu dilindungi oleh konstitusi, semua pihak harus menjamin hak atas rasa aman, hak hidup maupun hak atas keadilan, saya kira itu yang akan dilakukan komnas HAM," kata dia menambahkan.

Tim advokasi warga, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan masalah ini sudah terjadi sejak 2019. Namun, kasus tersebut baru muncul ke permukaan setelah erupsi Gunung Semeru 2021 lalu.

Saat erupsi Gunung Semeru, sebanyak 133 rumah warga di Dusun Kamar Kajang, Sumber Wuluh tertimbun pasir. Menurut dia, hal ini karena ada dugaan human error.

"Akibat kesalahan prosedur pertambangan yang ada di sana dan pembiaran, dugaan pembiaran dari aparat terkait, dari pemerintah Lumajang yang selama ini tidak pernah aspirasi dari masyarakatnya," ujar Dimas.

Dimas mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengadukan masalah ini ke Bupati Lumajang, namun tak digubris. Warga akhirnya memutuskan melaporkan hal ini ke Komnas HAM.

Dimas juga mengatakan bahwa warga mendapat banyak ancaman dan intimidasi saat berniat melapokan masalah ini ke Komnas HAM.

Intimidasi itu di antaranya, keluarga korban ditakut-takuti agar tidak melapor. Namun, mereka tidak mengetahui oknum yang menakut-nakuti tersebut.

"Oknum itu dari siapa, siapa itu masih dalam kajian kami, terus yang kedua pada saat di jalan kemarin dalam proses perjalanan ada informasi bahwa teman-teman ini akan dilakukan tabrak lari," ujar Dimas.

Seperti diketahui, tiga warga Desa Kamar Kajang, Sumber Wuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta. Mereka bertujuan mengadu masalah yang terjadi di kampungnya ke Presiden Joko Widodo.

Tiga warga yang berjalan kaki itu yakni Supangat, Nur Kholik, dan Masbud. Jarak 800 kilometer lebih mereka tempuh sebagai bentuk protes atas proyek pendirian tanggul di daerah aliran Sungai Regoyo. Supangat berangkat lebih dulu sejak 21 Juni 2022.

Nur Holik mengatakan warga menduga perusahaan penambang pasir melakukan penanggulan menggunakan bongkahan-bongkahan batu besar sejak sekitar 2018-2019 untuk menghambat dan menampung pasir yang terbawa banjir.

Tapi yang terjadi, tanggul tersebut malah membelokkan aliran banjir lahar dingin ke pemukiman warga.