Menyoal Objektivitas Polda Metro Jaya Usut Kasus Brigadir J

Penanganan kasus penembakan ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J dipindahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Alasannya, penyidik di Polda dianggap lebih berpengalaman.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga disebut memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap. Sehingga, diharapkan kasus tersebut dapat diusut secara tuntas dan cepat. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengklaim Polda Metro Jaya yang kini di bawah kepemimpinan Irjen Fadil Imran penyidiknya lebih berpengalaman.

Polri juga menyatakan tim penyidik dari Bareskrim Polri tetap memberikan asistensi, sehingga pengusutannya mengedepankan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah.

"Tim penyidikan Polda Metro Jaya mendapat asistensi dari penyidik Bareskrim dan dalam rangka pembuktian secara ilmiah. Inafis turun kemudian labfor turun, termasuk kedokteran forensik turun," kata Dedi, Selasa pekan lalu.

Namun, pemindahan kasus tersebut juga tak lepas dari keraguan.

Keluarga sampai pengamat kepolisian meragukan netralitas Polda Metro Jaya dalam pengusutan kasus yang menewaskan Brigadir J tersebut. Pasalnya, dalam sebuah kesempatan, pihak terlapor yakni Irjen Ferdy Sambo dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terlihat dekat.

Pada 13 Juli 2022 atau lima hari setelah peristiwa kematian Brigadir J terjadi, Sambo bertemu dengan Fadil. Dalam pertemuan itu, keduanya saling berpelukan. Momen itu viral hingga Fadil terang-terangan mengatakan pelukan tersebut adalah bentuk dukungan dari dia untuk Sambo.

Sebagai informasi, keluarga Brigadir J melaporkan kasus penembakan tersebut sebagai pembunuhan berencana. Polisi menyebut Brigadir J tewas karena ditembak oleh Bharada E di rumah Sambo. Namun, keluarga menemukan banyak kejanggalan.

Pengacara keluarga Brigadir J juga meminta agar Irjen Fadil Imran juga ikut dinonaktifkan jika terbukti menghalangi penyidikan. 

Dengan pernyataan dan gestur Fadil, Peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto tak heran publik mempertanyakan netralitas Kapolda Metro Jaya, mengingat pernyataan dan gestur Fadiil. 

Lihat Juga : Keluarga Minta Tim Khusus Buka Rekaman Percakapan Terakhir Brigadir J

Bambang menjelaskan secara etika memang tidak bisa dibenarkan seorang penyidik utama dan penanggung jawab penegakan hukum bertemu dengan seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus pidana.

"Sorotan masyarakat tentu akan mengarah pada objektivitas Kapolda Metro," kata Bambang kepada CNNINdonesia.com, Jumat (22/7).

"Kalaupun pertemuan itu sekadar bentuk simpati kepada junior, harusnya bukan dalam pertemuan resmi antar pejabat Polri yang di-expose seperti itu tetapi lebih personal," imbuhnya.

Menurut Bambang, Fadil harus segera membuat klarifikasi agar tidak muncul asumsi asumsi yang merugikan dirinya sendiri.

Bambang menyebut kasus penembakan Brigadir J di Polda Metro Jaya berpotensi terjadi konflik kepentingan. Meskipun, pihak Polda telah menyebut akan objektif dan terbuka.

Fadil dinilai terkesan berpihak kepada Sambo, setelah momen pertemuan dan berpelukan itu. Padahal, pihak keluarga banyak menemukan kejanggalan dalam kasus tersebut dan penyelidikan masih berlangsung. Menurut Bambang, untuk menyelamatkan netralitas Polda dalam penanganan ini, Fadil harus dinonaktifkan.

"Harusnya dinonaktifkan. Apalagi setelah video pertemuan dengan FS beredar yang seolah ingin memberi pesan, bahwa Kapolda yakin FS tidak bersalah," ucap dia.

"Dan memberi dukungan moril pada yang bersangkutan bahwa asumsi asumsi publik terkait kejanggalan-kejanggalan itulah yang tidak benar," imbuhnya.

Terlebih, kata Bambang, jika Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dinonaktifkan, maka hal serupa juga harus dijatuhkan kepada Fadil. Sebab, menurutnya kehebohan yang disebabkan tindakan Budhi tidak mungkin tanpa sepengetahuan Fadil.

Sebagai informasi, Budhi Herdi diberhentikan karena dianggap bekerja tidak sesuai prosedur dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan Brigadir J.

"Sulit bagi nalar publik untuk menerima bahwa kehebohan yang disebabkan tindakan KaPolres Metro Jaksel sejak awal dalam kasus ini tanpa sepengetahuan Kapolda Metro," ujarnya.

"Publik akan melihat conflict of Interest-nya Kapolda Metro di sini sangat tinggi," imbuhnya.

Lihat Juga : Peringatan Kedua dari Jokowi soal Kasus Penembakan Brigadir J

Opsi kedua, Bambang menyarankan agar kasus ini sepenuhnya dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Menurutnya, akan lebih mudah jika dikelola Bareskrim, karena Kabareskrim juga berada dalam Timsus.

"Sekaligus untuk memastikan tidak ada saling lempar tanggung jawab antara timsus dengan Polda Metro bila kasus itu diserahkan kepada Polda Metro," ucap dia.

Kasus KM-50

Kekhawatiran Bambang tak berhenti di situ. Ia takut akhir dari penanganan kasus ini seperti kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Shihab pada Desember 2020 silam di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Bambang melihat ada kemiripan antara dua kasus tersebut. Pertama, terlapor merupakan anggota kepolisian. Kedua, kasus itu ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Pada kasus KM-50, Bambang juga mencium adanya konflik kepentingan. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas dua personel Polda Metro Jaya yang menjadi terdakwa penembakan laskar FPI dalam tragedi KM 50.

"Akibatnya juga akan muncul asumsi-asumsi lagi bahwa penanganannya bisa jadi mengadopsi pola penanganan kasus KM-50," ucapnya.

Bukan hanya pada KM-50, akhir serupa juga terjadi pada kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Preseden-preseden itu yang membuatnya sangsi penangan kasus Brigadir J sarat kepentingan.

"Atau kalau ditarik lebih jauh, menggunakan pola yang dilakukan Listyo Sigit saat menjadi Kabareskrim dalam pengungkapan kasus penyiraman pada Novel Baswedan," ujarnya.

Lihat Juga : Kasus Brigadir J Kini Hanya Bisa Dijelaskan ke Publik oleh Mabes Polri

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengangap opsi penonaktifan Fadil atau menarik penyelidikan ke Mabes Polri memang bisa dilakukan. Hal itu penting dilakukan untuk memperlihatkan independensi Polda Metro Jaya.

"Bisa alternatif menonaktifkan Kapolda atau kasusnya ditarik ke Mabes Polri, agar bisa tercermin independensi dalam penanganan kasus ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Abdul pun membeberkan alasan keduanya dapat dilakukan. Abdul mengatakan Fadil harus dinonaktifkan dari tugasnya sebagai Kapolda karena dalam kepolisian sistem yang dipakai adalah komando.

Sementara, kasus itu juga bisa ditarik ke Mabes Polri agar lebih netral dan masyarakat dapat mengawasi proses penyelidikan itu

"Jika tidak dinonaktifkan, garis komando masih aktif. Jadi, kemungkinan tidak netral akan besar. Mengingat hubungan Kapolda dengan pihak terperiksa dekat sebagaimana ditunjukkan ke publik," tuturnya.

"Dengan dinonaktifkan, maka Kapolda tidak punya akses lagi. Demikian juga jika ditangani Mabes akan lebih netral karena diawasi langsung oleh masyarakat dan tim pengawas," tutupnya.

Infografis Beda Luka Brigadir J Versi Polisi dan Keluarga

Lihat Juga : TNI AL Tunggu Keputusan Panglima soal Bantu Autopsi Ulang Brigadir J