Ganjar Buka Suara soal Bupati Pemalang Kena OTT KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons kabar soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (11/8).

Ganjar mengaku belum mendapatkan informasi OTT KPK tersebut, Namun, ia mengatakan selalu mengingatkan para pejabat daerah di wilayahnya itu agar hati-hati dan menjauhi praktik korupsi.

"Saya menunggu perkembangan yang ada ya. Tapi sebelum kejadian ini kita susah berkomunikasi dengan mereka (para kepala daerah). Saya selalu ingatkan, kerja sama kita dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering," kata Ganjar di sela acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem pada Kamis malam.

Ganjar mengatakan KPK kerap menyampaikan dan mengingatkan para pejabat agar menjauhi praktik korupsi dan sejenisnya.

"Mereka (KPK) menyampaikan, mengingatkan, dan kadang-kadang KPK datang berikan edukasi komunikasi, kadang sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya, hati-hati ya di Jateng, umpama, ada jual beli jabatan, ada lho di Jateng yang main proyek. Ada lho yang seperti ini. Begitu ya kira-kira," ujarnya.

Selain itu Pemprov Jateng sempat mendampingi ke Pemalang terkait sekdanya yang terjerat kasus hukum korupsi proyek jalan yang ditangani Polda Jateng. Namun Ganjar tidak tahu jika ternyata ada informasi bahwa KPK juga tengah bergerak di Pemalang.

Kepada CNNIndonesia.com, seorang sumber KPK mengatakan lembaga antirasuah itu telah menangkap tangan Bupati Mukti Agung dan sejumlah orang lainnya pada Kamis.

"Yang diambil Bupati Pemalang," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Kamis (11/8).

'Operasi senyap' KPK ini salah satunya dilakukan di Jakarta. Para pihak yang tertangkap tangan tersebut dikabarkan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun, mereka belum memberikan jawaban.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Mukti baru saja melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu (10/8) sore.

Slamet mengisi kekosongan jabatan usai Sekretaris Daerah Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) sempat mengeluarkan keterangan pers mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Termasuk perubahan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Terbatas AUKB yang diduga sebagai wadah penempatan orang-orang dekat bupati.

"IPW mendesak KPK melakukan pemantauan dan pendampingan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat atau ASN Kabupaten Pemalang terkait dugaan terjadinya suap/gratifikasi terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan pers, Senin (18/7) lalu.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.