Konflik di Pusat, PPP DIY 'Berdarah-darah' Konsolidasi Internal

DPW PPP DI Yogyakarta mengaku prihatin dengan kondisi dualisme kepemimpinan parpol itu di tingkat pusat yang kembali terjadi.

Dia berharap polemik ini lekas menemukan jalan terang, lantaran masih banyak yang perlu dibenahi di level daerah demi bisa sukses di pemilu mendatang.

"Permasalahan di pusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan Pemilu 2024," Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid saat dihubungi, Jumat (9/9).

"Kami lagi berdarah-darah konsolidasi internal. Mulai DPW, DPC smp PAC, kemudian sekarang pada tahap pembentukan ranting, kemudian kita juga lagi mempersiapkan bakal calon bakal calon. Sikap saya itu," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan situasi saling klaim antara dua kubu di pucuk pimpinan pusat PPP menghadirkan perasaan traumatik bagi internal partai berlambang Ka'bah tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yazid mengatakan pihaknya tak ingin partainya dilanda dualisme kepemimpinan seperti saat 2019 silam.

Pada 2019 lalu, terdapat dua kubu yang sama-sama mengklaim kepemimpinan PPP. Dualisme saat itu adalah PPP di bawah komando Humphrey Djemat  yang disebut sebagai PPP Muktamar Jakarta gagasan Djan Faridz. Kubu lain adalah Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umumnya.

Pada puncaknya, kedua kubu ini mendeklarasikan dukungan kepada dua pasangan calon presiden 2019 yang berbeda. PPP versi Humphrey Djemat ada di sisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sementara Romahurmuziy di barisan petahana Joko Widodo (Jokowi).

PPP kemudian memutuskan untuk islah Desember 2019 saat kepemimpinan kubu Romahurmuziy dipimpin Suharso Monoarfa.

"Kita prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi DIY tidak mau ada kubu-kubuan, tidak mau ada faksi-faksian, (PPP) DIY hanya satu," kata Yazid.

Sementara DPW PPP DIY, klaim Yazid, masih bersikap satu visi dan misi menyongsong Pemilu 2024. Dualisme kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono, menurutnya, harus dituntaskan urusannya oleh DPP.

PPP mengalami konflik internal kepemimpinan di tingkat pusat setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP menetapkan pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum.

Mukernas juga menunjuk Mardiono sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Suharso.

Suharso tidak menerima keputusan itu. Dia menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Kubu Suharso juga menyatakan kubu Mardiono tidak sah berdasarkan AD/ART partai.

Belakangan, Kemekumham mengakui kepengurusan Mardiono. Mardiono pun menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut dengan mengurus pemberkasan ulang kepengurusan partai di KPU untuk kepentingan Pemilu 2024.

Pada saat bersamaan, Suharso menemui Presiden Jokowi untuk membicarakan persoalan di partainya. Dia memastikan persoalan internal partai Kakbah akan dibereskan secepatnya.