Komisi I Respons Bjorka Acak-acak Data Pemerintah: Kita Sudah Jebol

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak audit keamanan data terhadap semua kementerian dan lembaga negara buntut rentetan kebocoran data yang diungkap akun anonim yang mengaku hacker Bjorka.

Sukamta menilai data-data di Indonesia kini sudah bukan saja disebut bocor, melainkan jebol.

Lihat Juga : Denny Siregar Respons Bjorka, Ungkit Rizieq Shihab hingga Anies

"Sekarang data-data ini bukan lagi bocor, tapi sudah jebol, bobol semua sehingga mendesak dilakukan audit security atas semua penyimpanan data di kementerian/lembaga," kata dia lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong segera pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dia menilai pengesahan RUU PDP akan memberi aturan jelas terkait perlindungan data di Indonesia, termasuk sanksi dan kewajiban.

Dia juga berharap RUU PDP membuat tata kelola data nasional lebih baik, aman, dan pengelola data lebih hati-hati.

"Dengan disahkannya RUU PDP akan ada kejelasan aturan main bagi pengelola data termasuk kewajiban dan sanksinya dan juga hak subyek data," katanya.

Sementara itu, anggota fraksi Golkar di Komisi I Christina Aryani mengakui bahwa keamanan data di Indonesia saat ini sangat rentan. Menurutnya, kebocoran data bukan sekali dua kali, namun sudah teramat sering.

Aryani mengaku pihaknya telah mendorong peta keamanan siber yang jelas. Menurutnya, keamanan siber akan membantu perlindungan siber di Indonesia.

"Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," kata Aryani.

Lihat Juga : Bjorka Tuding Denny Siregar Hidup dari Duit Pajak Tapi Picu Polarisasi

Hacker Bjorka sebelumnya menjadi sorotan warganet setelah mengaku telah meretas sejumlah data milik pemerintah. Terbaru, ia meretas sejumlah surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat-surat yang termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut diunggah dalam situs breached.to dan diklaim Bjorka milik Presiden Jokowi pada periode 2019-2021. Namun, belakangan pihak BIN telah membantah hal tersebut.