Kemenkumham Tunda Wawancara 10 Peserta Calon Dirjen Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunda wawancara terhadap 10 peserta calon yang mengincar kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Penundaan itu termuat dalam pengumuman nomor: SEK.2.KP.03.03-5234 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham Sutrisno.

"Bersama ini diinformasikan bahwa pelaksanaan wawancara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yang semula akan dilaksanakan pada hari Senin, 12 September 2022 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wawancara," sebagaimana dikutip dari surat dimaksud, Selasa (13/9).

Dalam surat itu tidak dijelaskan mengenai alasan penundaan wawancara. Para peserta hanya diminta untuk memonitor perkembangan informasi terbaru pada laman pansel.kemenkumham.go.id.

Adapun sebanyak 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang akan mengikuti tahap akhir, yakni wawancara setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang (penulisan makalah) dan kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen).

Para peserta yang lolos ke tahap wawancara yaitu sebagai berikut.

1. Dicky Fabrian (ASN dari Kementerian Luar Negeri);

2. Jamaruli Manihuruk (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM);

3. Masyhudi (ASN dari Kejaksaan);

4. Julexi Tambayong (TNI AU);

5. Maulana;

6. Ratna Pristiana Mulya (Direktur Intelijen Keimigrasian);

7. Widodo Ekatjahjana (Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi sekaligus Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham);

8. Hermansyah Siregar (Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham);

9. Lucky Agung Binarto (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Ekonomi);

10. Eddy Hartono (Widyaiswara di Lembaga Diklat Polri).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sistem imigrasi saat ini diubah total karena dinilai 'bergaya lama' serta menghalangi investor dan wisatawan masuk.

Kepada jajaran menterinya, Jokowi mengatakan banyak investor dan turis yang menyampaikan keluhan soal sulitnya mendapatkan izin tinggal di Indonesia.

Mereka mengeluhkan sistem imigrasi saat ini yang masih sangat mengatur dan mengontrol.

Jokowi pun meminta kalau perlu Dirjen Imigras yang berada di bawah Kemenkumham diganti.