Respons Pejabat Hadapi Bjorka dan Tanda Ketidakberdayaan

Ruby lantas meminta pemerintah agar mulai menganggap penting masalah keamanan siber. Dalam hal ini ia menyinggung pembentukan tim respons darurat atau emergency response team dalam menanggapi kebocoran data.

Sebagai informasi, kekinian persoalan kebocoran data hingga aksi Bjorka itu dibahas pula dalam rapat Presiden Jokowi bersama para menterinya di Istana Kepresidenan pekan ini. Dalam rapat itu, seperti yang disebutkan Plate, Jokowi memutuskan membentuk tim khusus gabungan.

Lihat Juga : Pakar Sindir Tim Khusus Gabungan Urus Bjorka saat Sudah Ada BSSN

Terkait pembentukan tim tersebut, Ruby menilainya bagus namun memperlihatkan kesalahan.

"Keputusan beliau [presiden] membentuk tim tersebut mestinya tamparan bagi Menkominfo maupun Kepala BSSN. Logikanya dua instansi tersebut yang mempunyai kewenangan dan anggaran terkait siber sekuriti, ya, logikanya mereka yang bisa ungkap, kenapa sampai presiden barus buat rapat tersebut sampai membuat tim?," kata Ruby.

"Oke niatnya bagus tapi terkesan ada yang salah dengan kementerian/lembaga kita," sambungnya.

Ia berharap tim tersebut tidak hanya mengurus kasus Bjorka melainkan juga menangani kasus-kasus kebocoran data sebelumnya. Misal seperti kebocoran data BPJS Kesehatan.

"Kalau dibentuk tim [respons darurat] seperti ini harusnya juga untuk menelusuri data kebocoran yang selama ini terjadi karena lebih besar sebelum Bjorka," kata dia.

Lihat Juga : RK Soal Bjorka: Masyarakat Jabar Resah, Mohon Upaya Maksimal Pusat

Senada, pakar kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah sangat tidak serius menangani kebocoran data. Menurut dia, beragam respons dari pejabat publik hanya membantah tanpa ada tindakan nyata apa yang harus dilakukan.

"Menurut saya sih enggak serius. Statement-nya ini hanya men-deny saja, 'enggak nih enggak benar, nanti pakai buzzer suruh ngomong'. Tidak ada tindakan nyata apa yang akan dilakukan misalnya oleh BSSN, BIN [Badan Intelijen Negara], dan Kominfo," tutur Agus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).

Ia lantas menyinggung Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang salah satu taringnya adalah pemberian sanksi denda superbesar terhadap korporasi yang melanggar perlindungan data pelanggan.

"Sampai hari ini belum jelas kapan itu [RUU PDP] akan dibahas lagi. Makanya masing-masing [instansi] itu juga bingung mau melakukan apa," imbuhnya.

Menkominfo Johnny sebelumnya mengungkapkan pengesahan RUU PDP tinggal menunggu jadwal dari paripurna. Ia menyebut kehadiran payung hukum tersebut akan menjadi satu torehan baru dalam catatan ruang digital.

"Kemarin di rapat tingkat I Komisi I DPR RI, pemerintah dan fraksi di Komisi I DPR RI telah menyepakati agar RUU PDP yang telah selesai dibahas di tingkat panja (panitia kerja) bisa ditindaklanjuti ke pengambilan keputusan tingkat II pada saat rapat paripurna DPR RI menjadi UU," ujar dia, usai pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Indonesia, di kediamannya di Jakarta, Kamis (8/9).

Agus turut mengkritik ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjaga keamanan siber di Indonesia. Berdasarkan informasi yang ia terima dari salah seorang pemimpin di Yogyakarta, Agus bilang kota tersebut mempunyai SDM atau hacker yang berkualitas.

"Hacker tidak selalu buruk kalau kita menggunakan dengan baik. Maksud saya kenapa tidak direkrut saja mereka selain juga ahli-ahli," kata dia.

Lihat Juga : Daftar Pejabat Buka Suara Usai Data Pribadi Disebar Hacker Bjorka