Massa Demo Kenaikan BBM di Balai Kota DKI Bubarkan Diri

Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur membubarkan diri usai menggelar aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (14/9).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa tiba di lokasi sejak sekitar pukul 15.30 WIB dan memulai aksi dengan membakar ban di tengah jalan Medan Merdeka Selatan. Imbasnya, arus lalu lintas dari arah Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) tersendat.

Situasi sempat memanas ketika massa aksi mencoba menerobos pagar Balai Kota DKI Jakarta. Namun, petugas Pamdal, kepolisian, hingga Satpol PP berhasil menghalau peserta aksi.

Namun tak berhenti di situ, massa kembali mencoba masuk dengan mendorong paksa pagar agar dapat ditembus. Mereka meminta bertemu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyuarakan tuntutan.

Lihat Juga : Massa PMII di DKI Demo Tolak Harga BBM Naik

Puluhan massa itu memaksa buka pagar berulang kali meski sempat diimbau oleh polisi untuk berhenti. Beberapa bagian pagar tersebut juga tampak lepas setelah beberapa kali didorong.

Namun, situasi massa berangsur kondusif setelah diminta duduk oleh koordinator aksi. Mereka kemudian menyampaikan pernyataan sikap, termasuk berjanji kembali menggelar demo jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Jika dalam waktu 5x24 jam tuntutan kami tidak direspons, maka kami dengan senang hati dan perasaan gembira akan kembali memenuhi jalan-jalan ibu kota untuk menyuarakan aspirasi kami," tutur Ketua Pengurus Cabang PMII Jakarta Timur Farhan Nugraha.

Massa kemudian mulai meninggalkan Balai Kota Jakarta sekitar pukul 17.50 WIB secara damai.

Dalam aksi ini, massa menuntut agar bisa bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI untuk membahas kenaikan BBM.

Mereka juga menggugat keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi kali ini.

Lihat Juga : Demo Tolak BBM Memanas, Massa Paksa Masuk Kantor Anies

Pertama, mendesak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak Pemprov DKI memangkas tarif moda transportasi publik Transjakarta 50-100 persen.

Ketiga, mendesak Pemprov DKI menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta. Terakhir, mereka mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melibatkan partisipasi publik dalam upaya antisipasi dampak kenaikan BBM.