Jubir Klaim Lukas Enembe Siap Kooperatif Hadapi Proses Hukum KPK

Gubernur Papua Lukas Enembe bakal bersikap kooperatif menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukas Enembe disebut merupakan negarawan.

"Iya (Lukas siap kooperatif), beliau itu sangat negarawan dan melihat semua," kata juru bicara Lukas Enembe, Rifai Darus, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (15/9).

Namun, menurut Rifai, kasus hukum ini tak bisa sekadar dilihat dari hukum secara normatif. Pihak-pihak terkait, kata dia, juga harus melihat dari sisi sosial, psikologi, hingga budaya yang ada di tanah Papua.

Sebab, dampak penetapan tersangka Lukas oleh KPK memantik gelombang penolakan dari masyarakat Papua. Bahkan, ratusan massa berjaga di kediaman pribadi Lukas di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

"Ini jangan melihat posisi hukum secara normatif, kita juga harus melihat dari sisi sosial, psikologi, budaya yang ada di tanah Papua ini," ujarnya.

Selain itu, kata Rifai, KPK juga belum pernah meminta keterangan Lukas sebelum menetapkan sebagai tersangka korupsi.

Diberitakan, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Sejauh ini baru Eltinus yang sudah ditahan oleh KPK.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Enembe bepergian keluar negeri.

Enembe yang merupakan politikus Partai Demokrat dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.