Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajarannya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (16/9).
Haedar menjelaskan pertemuannya sekadar bersilaturahmi dan mengundang langsung Jokowi membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah pada 19 November 2022.
"Alhamdulillah, presiden menyambut baik dan Insyaallah pun akan hadir dan membuka Muktamar," kata Haedar di Istana Kepresidenan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haedar menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang bersedia untuk hadir dan membuka Muktamar Muhammadiyah. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan agenda Muktamar kepada Jokowi pada pertemuan tersebut.
Ia menceritakan bahwa Muktamar Muhammadiyah telah diundur selama dua tahun imbas pandemi Covid-19. Awalnya, muktamar itu seharusnya terlaksana pada tahun 2020 lalu.
Haedar mengatakan muktamar nantinya akan dilakukan secara tatap langsung. Ia memperkirakan muktamar akan dihadiri oleh 7.000 peserta.
Muktamar itu juga memiliki agenda pemilihan pimpinan, program kerja hingga pembahasan isu-isu strategis terkait keumatan dan kebangsaan.
"Dan dihadiri oleh penggembira, itu masyarakat warga Muhammadiyah yang ikut pembukaan dan sebagainya, sekitar dua juta warga, yang semuanya mengikuti protokol kesehatan," kata dia.
Haedar turut menyampaikan Muhammadiyah belakangan ini terus berupaya membangun negeri. Ia menceritakan tiap hari terus meresmikan pembangunan gedung, sekolah, rumah sakit, gedung dakwah milik Muhammadiyah.
"Presiden memberi apresiasi tinggi, dan beliau menyampaikan keyakinan bahwa Muhammadiyah merupakan kekuatan yang memang menjadi soko kemajuan bangsa," kata Haedar.
Sebagai informasi, muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di internal organisasi Muhammadiyah. Forum ini digelar untuk memilih anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 sekaligus memilih Ketum PP Muhammadiyah 2022-2027.
Pada September 2021 lalu, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti sempat menjelaskan mekanisme pemilihan anggota PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah masa jabatan 2022-2027 melalui elektronik voting atau (e-voting). Ia menjamin mekanisme itu sudah dijaga keamanan dan kerahasiaannya.
(rzr/tsa)