Komnas HAM Harap Pengadilan Ungkap Aktor Lain Kasus Paniai Berdarah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pengadilan ad hoc kasus Paniai Berdarah bisa mengungkap aktor lain yang terlibat. Saat ini baru satu tersangka dijerat dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Kalau Paniai kan sekarang baru satu tersangka. Kami berharap memang pengadilan ini bisa mengungkap struktur komando, struktur penanggungjawab dan alur hukum komunikasi dalam peristiwa Paniai," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Kombas HAM, Jakarta Pusat pada Rabu (21/9).

Anam mengatakan berdasarkan temuan Komnas HAM, tak hanya satu pelaku yang terlibat dalam kasus Paniai Berdarah. Menurutnya, kasus ini harus dilihat lebih menyeluruh.

"Peristiwa Paniai tidak bisa dilihat hanya tanggal 8, tapi juga tanggal 7, bahkan enggak dilihat konteks tanggal 8 dan 7, tapi dilihat selama proses termasuk dalam konteks balistik," ujarnya.

Anam yakin pengadilan dapat mengungkap banyak hal sehingga memberi keadilan kepada korban dan rakyat Papua.

"Memberikan terangnya peristiwa, khususnya terhadap korban, masyarakat Papua, dan kita masyarakat Indonesia pada umumnya," katanya.

Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014, saat warga protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

Namun, korban bertambah dan berjatuhan. Sebanyak empat orang warga tewas ditembak dan 21 lainnya luka-luka.

Dalam kasus berdarah ini, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu.

Isak Sattu merupakan Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sekaligus perwira dengan pangkat tertinggi yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Danramil yang berada dalam wilayah koordinasinya termasuk Koramil 1705-02/Enarotali.