Merasa tidak aman, Agung lantas meminta perlindungan LPSK dan bantuan LBH. Agung juga mengambil cuti dan mengungsikan anggota keluarganya ke luar kota per Jumat (30/9) demi keamanan mereka.
"Tapi insyaallah saya tidak akan menyerah, saya berjuang bukan untuk saya. Saya seorang ASN dengan jabatan dan gaji setiap bulan tapi ada orangtua miskin yang harus banting tulang demi mendapatkan Rp1,7 jut agar anak-anaknya bisa memiliki seragam seperti yang lain," tegasnya.
Agung juga telah melaporkan Kepala Satpol PP dan Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Kulon Progo ke Polda DIY. Termasuk Kepala SMAN 1 Wates.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K. Tri Panungko membenarkan adanya pelaporan oleh Agung ini. Pihaknya sejauh ini masih melakukan pendalaman dengan memanggil dan memeriksa para pihak terkait.
"Proses penyelidikan terus kita laksanakan," kata Tri di Mapolda DIY, Senin (3/10).
Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana buka suara soal dugaan kasus penyekapan salah seorang PNS di wilayahnya yang melibatkan jajaran Satpol PP dan Kepala SMAN 1 Wates.
Tri menjelaskan bahwa persoalan yang diduga buntut komplain soal pengadaan seragam di SMAN 1 Wates persoalan antara orang tua murid dan alumni sekolah.
"Jadi orang tua murid itu juga ASN di Dinas Pertaru, kemudian dia juga PPNS gitu lho. Kemudian yang Satpol PP juga orang tua murid," kata Tri saat dihubungi, Senin (3/10).
"Jadi settingnya begitu. Keduanya itu beda pendapat, yang satu pengen ada pengadaan (seragam) bareng-bareng orang tua murid, yang satu tidak," tambahnya.
Soal Agung yang sampai cuti dan mengungsi karena intimidasi itu, Tri juga tidak tahu.
"Saya kurang tahu ya, perasaan dia tapi saya yakin dan kami menilai Pak Agung ya itu karakternya tangguh pemberani. Karakternya begitu," ucapnya.
Namun, Tri menyatakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo akan dikerahkan demi mengurai masalah ini. Pihak-pihak terkait rencananya dipanggil untuk diperiksa.
"Nanti dari inspektorat daerah lah biar menelisik seperti apa kondisinya. Kalau kami melihat itu ya sebenarnya masalah internal di organisasi orang tua murid SMAN 1 Wates, nggak ada kaitan langsung dengan jabatan-habatan yang bersangkutan," kata dia.
Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan peristiwa ini telah menjadi perhatian pemerintah provinsi. Bersama Inspektorat Daerah, pihaknya akan meminta klarifikasi seragam yang dijual lewat Paguyuban Orang Tua (POT) itu.
"Apakah benar dan tidaknya, terkait dengan seragam yang diadakan oleh POT itu harganya bagaimana. Ada kewajaran nggak dengan harga pasar. Sekarang baru proses," kata Didik saat dihubungi, Senin.
Soal dugaan intimidasi, Didik mengatakan bukan ranah Disdikpora untuk berkomentar.
"Ya nanti kita lihat benar dan tidaknya, kalau kami meninjaunya kan dari apakah terjadi pelanggaran disiplin oleh kepala sekolah itu atau tidak. Tinjauan kami dari aturan kepegawaian," ungkapnya.
(kum/bmw)