Melacak Jejak Naturalisasi Sungai ala Anies Lawan Banjir, Terwujudkah?

Perdebatan mengenai istilah naturalisasi dan normalisasi mewarnai perjalanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota. Topik ini selalu muncul saban musim hujan yang memicu banjir di ibu kota.

Anies, sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir.

Salah satu alasan Anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai. Tindakan itu dihindari Anies.

Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheet pile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Sedangkan naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air (kali, saluran, sungai, waduk, situ dan embung) melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi.

Itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi yang diteken Anies setelah menjabat.

Lihat Juga : Hari Air Sedunia, Anies Bicara soal Naturalisasi Sungai

Lalu, lima tahun memimpin Jakarta, bagaimana implementasi program Anies itu? Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi mandat program tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air. Namun, permintaan informasi melalui Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dudi Gardesi tidak mendapat jawaban hingga berita ini ditulis.

Jika menilik sejumlah pemberitaan media pada awal 2020 lalu, Dinas Sumber Daya Air sempat mengungkap tiga lokasi yang akan dinaturalisasi.

Tiga lokasi itu yakni Kanal Banjir Barat segmen Shangri-La-Karet, Kanal Banjir Barat segmen Sudirman-Manggarai dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air saat itu Juani Yusuf mengatakan naturalisasi itu bertujuan untuk penataan area sungai.

"Kan kalinya sudah lebar tuh, jadi ya ditata naturalisasi gitu, supaya kembali ke alam," kata Juani Januari 2020.

CNNIndonesia.com menelusuri satu dari tiga titik itu, yakni Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapu. Pekerjaan di titik ini terlihat telah rampung. Di kedua sisi sungai, dibuat jalur pedestrian dan dinding parapet sepanjang 1,3 kilo meter. Selain itu, juga dilakukan perkuatan tanggul kali dengan sheet pile.

Kali Ciliwung di Jalan Krapu ini membelah dua pemukiman warga. Dalam proses naturalisasi itu, dibuat tiga jembatan penyeberangan orang dengan struktur baja. Tiga jembatan itu, dibangun di titik berbeda.

Area pinggir sungai tampak dipenuhi pohon-pohon tinggi, meski matahari terik, udara di kawasan itu cukup sejuk.

Foto udara aliran sungai Ciliwung di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Senin, 9 November 2020. Kawasan Kampung Melayu menjadi salah satu daerah langganan banjir saat musim hujan tiba akibat dari meluapnya sungai Ciliwung. CNN Indonesia/Bisma Septalisma

Sementara air kali tampak berwarna coklat kehitaman. Sampah dedaunan sesekali terlihat mengalir di pinggiran kali. Sejumlah warga cukup asing jika ditanya soal naturalisasi, namun mereka mengakui memang ada penataan kali di zaman Anies.

Ketua RT 008 RW 01, Kelurahan Ancol, Suwanto menyatakan pengerjaan di Kali Ciliwung yang melintasi rumahnya itu rampung belum lama ini.

"Dulu kali kita sangat kotor, waktu Jokowi jadi Gubernur, sedikit diperbaiki. Ahok jadi Gubernur ada PPSU semuanya terkendali, kali kita jadi agak lumayan," kata Suwanto kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan wilayah RT-nya hampir tidak pernah banjir karena luapan Kali Ciliwung. Banjir di wilayah itu, kata dia, terakhir terjadi bertahun-tahun lalu.

Oleh karenanya, naturalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung itu menurutnya memang bukan ditujukan untuk mengatasi banjir.

"Kalau (dibilang) untuk penahan banjir, dari dulu kita emang tidak pernah banjir," katanya.

Suwanto bercerita sewaktu mengetahui Kali Ciliwung segmen Jalan Krapu akan ditata, tidak ada penolakan dari warga sekitar. Menurutnya, naturalisasi itu telah membuat kali menjadi tertata.

"Cukup banyak manfaat. Tanah kita gak longsor, mencegah erosi tanah dengan adanya sheet pile itu. Kedua kita merasa dimanusiawikan (dengan penataan)," katanya.

Lihat Juga : DKI Bebaskan Sebagian Bantaran Kali untuk Normalisasi Sungai

Sejumlah warga RT 08 juga mengatakan hal yang sama, daerah tersebut hampir tidak pernah banjir. Namun program naturalisasi itu dianggap membuat pinggiran sungai lebih tertata.

"Sebenarnya jarang banjir cuma kan namanya semacam program pemerintah untuk mungkin mempercantik kali, segala macam ditingkatnya dengan baik," kata salah seorang warga.

RT 08 RW 01 memang hampir tak pernah dilanda banjir meski berada hanya beberapa meter dari aliran Ciliwung. Namun berbeda dengan wilayah di seberang RT ini.

Tepatnya adalah RT 01 RW 08 yang berada di sisi lain Kali Ciliwung. Wilayah ini selalu dilanda banjir setiap tahunnya. Namun, banjir yang menerjang pemukiman warga bukan berasal dari luapan Kali Ciliwung, tapi dari air laut yang pasang.

Salah seorang pengurus RT 01, Tomi menyatakan wilayahnya tidak pernah kebanjiran karena luapan Kali Ciliwung, namun banjir rob bisa terjadi beberapa kali dalam setahun.

"Rob itu bisa sebulan dua kali. Sebelum ditambah lagi tanggul di pelabuhan," kata Tomi.

Lihat Juga : Wagub DKI: Permukiman Warga Jadi Hambatan Proyek Tanggul Laut

Rob tentu ditangkal dengan pembangunan tanggul laut. Sementara naturalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung itu, menurut Tomi hanya bermanfaat untuk menata pinggiran sungai.

"Sebelum ditata berantakan, ini jadi lebih bagus ini," katanya.

Banjir rob yang terjadi di permukiman warga di wilayah itu tak jarang membuat warga harus mengungsi. Pada tahun lalu, banjir rob bahkan membuat bangunan kamar mandi di salah satu rumah warga roboh.

"Ini aja roboh mandi, ini kan lahan kosong ini (belakang rumah), air jadi gumpal di belakang dan hajar bangunan ini. Triplek hancur. Kaget dong ini, jebol," kata seorang warga bernama Joni.

Antitesis Ahok yang Tak Dikerjakan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai naturalisasi hanya antitesis dari normalisasi sungai yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja alias Ahok.

Namun selama hampir lima tahun Anies memimpin DKI, ia mengatakan tidak terlihat wujud nyata program itu.

"Naturalisasi muncul sebagai antitesis dari normalisasi sungai di zaman Ahok. Namun bedanya, normalisasi dikerjakan, kalau naturalisasi tidak dikerjakan. Lima tahun ini sama sekali tidak ada titik naturalisasi di sungai Jakarta," kata Yuke.

"Pengerukan dan perawatan itu pekerjaan normal, bukan sesuai dengan konsep yang digadang-gadang Pak Anies menjabat," imbuh dia.

Salah satu proyek naturalisasi yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lokasi berada di Kanal Banjir Barat dekat dengan Stasiun Kereta Api Bandara Sudirman. Foto: CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat serupa. Ia mengaku belum melihat lokasi sungai yang sudah dinaturalisasi.

"Empat sungai yang sudah direncanakan untuk dibenahi tuntas (2012-2022) yang sudah disepakati Pemda DKI-BWSCC-PUPR- Bank Dunia yakni Ciliwung, Pesanggrahaan, Angke, Sunter justru berhenti pembenahannya sejak 2017 akibat pertentangan konsep normalisasi-naturalisasi," kata Nirwono.

Menurutnya, jika benar akan ada sungai yang dinaturalisasi, maka yang harus dilakukan adalah badan sungai dikeruk, diperdalam, diperlebar, sehingga membutuhkan relokasi pemukiman.

"Ini (relokasi) yang dihindari ABW (Anies Baswedan), agar kemiringan bantaran sungai lebar dan landai sehingga bisa dihijaukan/dinaturalisasikan, karena ABW tidak mau merelokasi maka program ini tidak dapat diterapkan sampai sekarang," katanya.

Terkendala Sengketa Tanah

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan program naturalisasi sungai mangkrak karena banyak tanah di Jakarta yang belum memiliki sertifikat.

"Yang jadi masalah selama ini terkait program-progam tersebut adalah masalah kasus-kasus tanah. Seperti teman-teman ketahui, di Jakarta ini banyak sekali masalah-masalah sengketa tanah," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10).

Riza menuturkan, pihaknya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terus berkoordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah.

Lihat Juga : DKI Siapkan Rp1 Triliun Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

"Masih banyak luasan tanah di Jakarta yang kami miliki, belum bersertifikat. Ini insya Allah Pak Menteri akan mendukung penuh agar kita bisa sesegera mungkin menyelesaikan perselisihan atau sengketa tanah," ungkap Riza.

"Alhamdulillah dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan, akan dilakukan percepatan lagi," tambah Riza.