Kenapa PSSI dan Polisi Masih Cuci Tangan di Tragedi Kanjuruhan?

Dengan kewenangan penuh tersebut, Julius oleh karena itu mengaku kaget setelah hanya Dirut PT LIB yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, izin Liga Indonesia menurut dia bukan dikeluarkan oleh PT LIB, melainkan oleh PSSI.

"Jadi janggal Direktur PT LIB kena, PSSI enggak. Padahal izin liga itu bukan PT LIB, PSSI. Enggak bisa didelegasikan kepada PT LIB," katanya.

"Jadi kalau PT LIB tersangka ketum PSSI tersangka juga. Karena pemegang izinnya itu federasi yaitu PSSI," tambahnya.

Izin Gas Air Mata Harusnya di Tangan Kapolda

Julius menilai jumlah enam tersangka dalam insiden Kanjuruhan masih belum cukup. Jumlah itu menurut dia mestinya bertambah. Bukan hanya soal lolosnya PSSI dari jerat pidana dalam peristiwa tersebut, Julius juga menyoroti rantai komando penggunaan gas air mata di Stadion oleh aparat kala itu.

Menurut dia, tanggung jawab soal penggunaan gas air mata tak hanya mentok di level teknis komando di lapangan. Izin penggunaan gas air mata di tragedi Kanjuruhan mestinya ada di tangan Kapolda Jawa Timur.

Sebab pengerahan aparat pengamanan di lapangan saat insiden juga melibatkan personel dari sejumlah Polres, bukan hanya Malang.

"Ketua Tim Brimob, itu enggak mungkin mereka sendiri. Pasti Kapolda," katanya.

Sementara itu,  Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihak yang berwenang memberi perintah pergerakan Satuan Penindakan Huru-Hara (PHH) Brimob Polri ke dalam Stadion Kanjuruhan, usai laga Arema FC vs Persebaya, adalah Kapolres Malang.

"Perintah pergerakan di lapangan dalam tragedi Kanjuruhan terhadap PHH itu ada pada tangan Kapolres Malang," kata Sugeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/10).

Jika memang ditemukan tak ada perintah dari Kapolres untuk pasukan masuk ke dalam stadion, Sugeng menilai hal itu menunjukkan buruknya koordinasi.

"Kemudian Kapolres kalaupun tidak memberikan perintah, dinilai melanggar fungsi pengawasan terhadap anggota," katanya.

Lihat Juga : Anggota DPR: Penggunaan Gas Air Mata di Kanjuruhan Bisa Dipidana

Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Rhenald Kasali sebelumnya mengatakan dalam proses permintaan keterangan kepada Kompolnas, pihaknya sempat bertanya terkait pengerahan pasukan huru-hara ke dalam Stadion Kanjuruhan.

Namun, TGIPF hanya mendapat penjelasan soal satu level komando yang memberi perintah.

"Tadi kami sudah bicarakan berapa level. Menurut Kompolnas baru satu level di atasnya, itu yang baru saya dengar. Sedangkan menurut ketentuan adalah dua level di atasnya," ujar Rhenald di kantor Kemenkopolhukam, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai siapa pemberi perintah PHH masuk lapangan.

Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 malam usai laga Arema FC dengan Persebaya. Mulanya, suporter Arema tampak turun ke area lapangan untuk mencari pemain dan ofisial.

Hal itu direspons polisi dengan menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion. Akibatnya, penonton berlarian karena panik. Mereka berlarian ke pintu keluar dalam kondisi sesak napas dan terinjak-injak hingga ada yang meninggal dunia. 

Dua hari berselang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferli dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. 

Belakangan, Kapolri mencopot Irjen Pol Nico Afinta dari Kapolda Jatim dan menunjuk Teddy Minahasa Putra sebagai penggantinya. Nico dimutasi sebagai Staf Ahli (Sahli) Sosbud Kapolri. 

Keputusan mencopot Kapolda Jatim itu dilakukan usai Nico belakangan menjadi sorotan publik menyusul tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Namun Kapolri berdalih mutasi tersebut hanya penyegaran.

Selain itu, sembilan anggota Brimob Polri dinonaktifkan buntut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.

Kesembilan orang tersebut antara lain Komandan Batalyon AKBP Agus Waluyo, Komandan Kompi AKP Hasdadarmawan, Komandan Peleton Aiptu Solikin, Komandan Peleton Aiptu M Samsul, Komandan Peleton Aiptu Ari Dwinanto.

Kemudian Komandan Kompi AKP Untung Sudjadi, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko P, Komandan Peleton AKP Nanang Pitrianto, dan Komandan Peleton Aiptu Budi Purnanto

Lihat Juga : Mahfud MD: Jokowi Serius soal Kanjuruhan, Segera Tentukan Langkah