Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan pihaknya bakal melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir di Jakarta.
Rencana ini diungkapkan saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa hari lalu.
"Oh iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya. Dan, memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan," kata Heru usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru mengaku bakal menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk melanjutkan program normalisasi sungai tersebut.
Ia pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan ini.
"Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR," kata dia.
Ditemui terpisah, Kepala SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan program normalisasi sungai di Jakarta bakal bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
"Ujungnya ada di Kementerian PUPR karena dia yg menata setelah ini, kita dibebaskan," kata Yusmada di Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu.
Yusmada merinci pihaknya tengah dalam proses melakukan pembebasan lahan untuk menjalankan program ini. Ia mencontohkan di kawasan Rawa Jati sudah 50 dari total 100 bidang yang dibebaskan lahannya.
"Nanti dari kementerian PUPR yang mana lagi prioritas kita dukung," kata dia.
Sebagai informasi, program normalisasi sungai mandek selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, selama lima tahun Pemprov DKI dan pemerintah pusat lebih sering berdebat mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai.
Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat menjelaskan normalisasi sungai tak berjalan optimal karena masalah pembebasan tanah.
(rzr/kid)