Polemik Anggaran, Komunitas B2W Bakal Ikut Evaluasi Jalur Sepeda

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mengaku bersyukur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya batal menghapus anggaran program jalur sepeda di wilayah ibu kota RI tersebut.

Pemprov DKI pada akhirnya mengalokasikan anggaran program jalur sepeda dalam Rancangan APBD 2023 senilai Rp7,5 miliar. Dari jumlah itu, sebagian akan digunakan untuk evaluasi jalur sepeda eksisting.

"Alhamdulillah semua dikembalikan kepada ranahnya, dikembalikan lagi anggarannya. Kita diajak juga kok untuk mengevaluasi dan sosialisasi jalur sepeda ini agar lebih efektif," kata Ketua B2W Indonesia Fahmi Saimima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/11).

Fahmi mengatakan pagi tadi sejumlah perwakilan Bike to Work juga sudah bertemu Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho.

Menurut Fahmi dalam pertemuan itu Heru menjamin ke depannya tak ada lagi soal pembangunan-pembangunan yang dihambat.

"Dijamin oleh Pak Pj Gubernur bahwasanya enggak ada lagi soal pembangunan-pembangunan yang dihambat. Dia juga akan melakukan optimalisasi, bahkan semua program yang legitimasinya baik terhadap masyarakat," jelas dia.

Lebih lanjut, menurutnya dalam pertemuan tersebut Heru juga mengusulkan agar jalur sepeda tak hanya di jalan-jalan utama, tapi juga di kawasan seperti tempat tinggal, perkantoran, hingga lingkungan sekolah atau kampus.

"Pak Pj Gubernur juga usul agar jalur sepeda ada di lingkungan, di kawasan-kawasan berbasis perkantoran, kompleks, yang memang masyarakat butuh mobilisasi," ungkap dia.

"Jadi, tidak hanya di jalur-jalur utama, di jalur-jalur arteri. Dia bilang, yuk coba kita bangun di kawasan pemukiman, di kawasan sekolah, kampus, dan sebagainya," kata Fahmi menambahkan.

Anggaran program jalur sepeda dalam Rancangan APBD 2023 jadi polemik beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Dishub sempat mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp38 miliar untuk jalur sepeda.

Namun, usulan itu sempat ditolak sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dan akhirnya anggaran itu dihapus.

Belakangan, Komisi B dan Dishub DKI Jakarta mengalokasikan kembali anggaran sebesar Rp7,5 miliar.

Sebanyak Rp2 miliar dialokasikan untuk evaluasi jalur sepeda eksisting, kemudian Rp500 juta untuk sosialisasi dan kampanye. Sementara, Rp5 miliar sisanya untuk optimalisasi jalur sepeda.