Keluarga Korban Paniai Surati PBB, Kecewa Peradilan HAM Berat RI

CNN Indonesia
Kamis, 01 Des 2022 13:50 WIB
Keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai, Papua mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bermarkas di Swiss. Kasus HAM Berat di Paniai Papua dilaporkan ke PBB. (CNN Indonesia/Ilham)
Jakarta, CNN Indonesia --

Keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai, Papua mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Mereka kecewa dengan peradilan HAM berat yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar dan meminta PBB melakukan intervensi kemanusiaan atas penyelesaian kasus tersebut.

Surat itu ditandatangani oleh empat orang tua korban, dua saksi korban, saksi lapangan dan tiga pendamping korban pada Senin (28/11). Orang tua korban terdiri dari Yosep Degei, Yosep Youw, Obed Gobai, dan Herman Yeimo.

"Kami keluarga korban empat orang siswa, 17 orang korban luka-luka, dan pendamping korban mendesak kepada Komisi Tinggi HAM PBB segera intervensi kemanusiaan ke tanah Papua untuk melihat dari dekat pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua," demikian bunyi surat itu.

Mereka juga meminta Komisi Tinggi HAM PBB untuk mendesak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang.

Keluarga korban kecewa dan tidak puas dengan ditetapkannya satu tersangka dalam perkara itu, yakni mantan perwira penghubung Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Bahkan, sampai pleidoi Isak dibacakan, jumlah tersangka dalam perkara tersebut tidak bertambah.

"Pemerintah Indonesia melindungi para pelaku Komando lapangan dan Memberi Perintah dan tidak mau mengungkapkan para pelaku," ujar mereka.

"Pengadilan HAM Makasar tidak serius menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai hanya ada pengadilan sandiwara," imbuhnya.

Mereka menilai penyelenggaraan sidang di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar hanya dinilai untuk membangun citra pemerintah di dunia internasional.

"Terbukti pada waktu UPR (Universal Periodic Review), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah Indonesia sedang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," ucapnya.

Surat tersebut ditembuskan juga ke Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM.

Terpisah, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Tioria Pretty mengatakan sidang HAM Berat di PN Makassar minim pelibatan korban dan saksi sipil.

"Narasi dikuasai TNI/Polri," kata Pretty.

Selain itu, dakwaan JPU juga lemah karena mengabaikan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan operasi Aman Matoa V yang dibentuk Polda Papua.

Operasi itu diduga dilakukan dengan bantuan anggota Kodam TNI XVII/Cenderawasih, khususnya Tim Khusus (Timsus) 753/AVT. Menurut Komnas HAM, anggota satuan Timsus 753/AVT menjadi pelaku penganiayaan pada peristiwa 7 Desember 2014 itu. Sehingga, pelakunya tidak mungkin hanya satu.

"Peristiwa kekerasan di Paniai pada 7-8 Desember 2014 tidak akan terjadi jika tidak ada Timsus 753/AVT beserta kelengkapan pos dan infrastrukturnya yang membantu Operasi Aman Matoa V," ucap dia.

Sebelumnya, terdakwa kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim HAM Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam pleidoi, satu-satunya terdakwa dalam kasus HAM Paniai Papua itu mengaku hanya menjadi korban fitnah atas peristiwa yang terjadi 2014 silam.

"Saya terdakwa, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah mengabdi kepada NKRI selama 37 tahun dengan setia. Saya sudah tua, umur saya berjalan 65 tahun. Saya benar-benar tidak melakukan perbuatan melanggar HAM kejadian peristiwa Paniai 2014 tanggal 7 dan 8 Desember lalu. Saya hanya korban fitnah saja," kata Isak Sattu dalam sidang di PN Makassar, Senin (28/11).

Dalam persidangan Isak Sattu mengklaim apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu prematur dan belum memenuhi syarat.

"Karena dipaksakan saya sebagai terdakwa tunggal dari sekian banyak saksi-saksi yang diperiksa. Padahal ada saksi yang lebih berpotensial untuk ditingkatkan jadi tersangka atau terdakwa, tapi tidak didalami oleh tim pemeriksa JPU," ujarnya.

(yla/DAL)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER