Warga Eks Kampung Bayam Masih Belum Tempati Kampung Susun

CNN Indonesia
Selasa, 06 Des 2022 12:04 WIB
Warga gusuran Kampung Bayam kini masih terlunta di sekitar kawasan JIS. Mereka mendirikan tenda sebagai hunian sementara. Aktivitas warga di tenda pengungsian di depan pintu masuk Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 28 November 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) masih belum menempati Kampung Susun Bayam hingga hari ini, Selasa (6/12).

Kampung susun telah diresmikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada Oktober lalu. Pendamping warga dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad mengatakan warga masih bertahan di tenda-tenda yang didirikan di depan JIS.

"Belum ada (kejelasan). Sementara ini masih bertahan di tenda pengungsian," kata Gugun.

Ia mengatakan warga berharap bisa segera menghuni Kampung Susun Bayam. Menurutnya, tarif sewa bisa dibicarakan nanti.

Gugun pun mengkritik langkah saling lempar antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo soal kejelasan kapan warga dapat menempati hunian.

"Kan waktu itu perintah pembangunan kampung susun dari gubernur," katanya.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda mengatakan usai membuat tenda di depan Balai Kota DKI Jakarta selama beberapa hari, warga akan kembali mendirikan tenda di depan JIS.

"Kami konsentrasi di tenda depan JIS," kata Asep.

PT Jakpro sebelumnya mengatakan harga sewa Kampung Susun Bayam disesuaikan dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Tarif tertinggi rusun tersebut Rp765 ribu per bulan.

"Hari Jumat lalu telah kami sampaikan pada warga tentang tarif sewa sesuai Pergub," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief, Senin (28/11).

Belakangan, Kampung Susun Bayam direncanakan akan dialihkan pengelolaannya dari Jakpro ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Iya betul (akan dialihkan). Masih dalam proses dikoordinasikan oleh BP BUMD," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko saat dihubungi, Rabu (30/11).

Namun pada Kamis (1/12), Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono kembali melempar bola ke PT Jakpro.

"Itu harus dibicarakan dengan Jakpro nilainya," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis.

(yoa/wis)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER