Pejabat DKI Punya Banyak Lahan, Ketua Fraksi PDIP Singgung Inspektorat

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyinggung kinerja inspektorat saat merespons pernyataan KPK perihal pejabat di DKI Jakarta punya banyak tanah atau lahan.

Gembong menekankan akan pentingnya peran inspektorat untuk mendorong para ASN agar tidak menumpuk harta.

Menurutnya, inspektorat harus mengambil perannya untuk memotivasi para ASN agar melayani masyarakat secara lebih optimal.

"Inspektorat harusnya menjadi pemantik dan sekaligus sebagai motivator untuk menjadikan pengabdian kepada bangsa, melayani masyarakat sebagai dedikasi kehidupan ASN," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Lihat Juga : Heru Budi Irit Bicara soal Pejabat DKI Banyak Lahan

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat menyoroti hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di DKI Jakarta yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak. Alex lalu mengingatkan para pejabat agar tak memiliki kebiasaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya.

Gembong sepakat dengan imbauan dari Alex tersebut. Dia mengatakan tidak elok bagi pejabat untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya.

Gembong menuturkan, dengan tidak berhasrat menumpuk harta, maka menurut Gembong, para pejabat itu akan dapat bekerja secara lebih optimal.

"Setuju banget, apa yang disampaikan oleh wakil ketua KPK itu," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

"Sebab dengan tidak bernafsu menumpuk harta, maka pejabat akan fokus dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat," sambungnya.

Lihat Juga : KPK Sorot Pejabat DKI Punya Banyak Lahan: Semoga Halal

Sementara itu,  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono irit bicara saat ditanya soal sorotan dari KPK yang menyebut pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.

Heru mengaku tak mengetahui soal harta jajarannya. Ia malah meminta hal itu agar ditanyakan saja kepada Inspektorat DKI Jakarta.

"Ya enggak tahu, tanya sama inspektorat itu," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12).