Ahli Respons Menkes Tak Awasi Ketat Pelancong dari China: Harus PCR

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyarankan agar pemerintah melakukan pengetatan skrining atau pemeriksaan virus corona ( Covid-19) di pintu masuk negara Indonesia. Usulan itu menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara, salah satunya China.

Dicky melanjutkan pengetatan pintu masuk tidak boleh menyasar satu negara saja, seperti negara lain yang memberlakukan wajib PCR bagi pelancong China.

Sebab menurutnya Covid-19 merupakan virus yang sudah menjadi pandemi atau global, sehingga sejumlah negara lain juga harus diberlakukan aturan serupa.

"Kita harus memperkuat sistem di pintu masuk, tapi tidak boleh satu negara saja, nanti jadi Xenophobia. Tapi diperketat misalnya bahwa orang yang belum booster, maka dia harus tes PCR dulu," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Sementara berdasarkan aturan SE Satgas Nomor 25 Tahun 2022 tentang PPLN, pemerintah sudah membebaskan syarat wajib melampirkan hasil negatif Covid-19 dengan tes PCR.

Pemeriksaan wajib PCR hanya dilakukan bagi PPLN yang bergejala Covid-19 memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius saat tiba di Indonesia.

Selain itu, PPLN juga hanya diminta untuk menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) yang menyatakan yang bersangkutan telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.

"Indonesia sudah waktunya untuk memperkuat skrining atau pengetatan kriteria masuk dari negara yang berpotensi mengalami lonjakan subvarian Covid-19. Kebijakan ini harus diberlakukan umum," kata dia.

Lihat Juga : Menkes Singgung Komunisme Tiongkok saat Bicara Lonjakan Covid di China

Lebih lanjut, Dicky juga mengimbau agar semua pihak baik PPDN maupun PPLN untuk tetap menggunakan masker dan harus lebih mewaspadai situasi pandemi Covid-19 yang dapat dikatakan melandai saat ini.

Ia menilai tidak ada satu pun ruang terbuka yang sudah bisa dikatakan 'aman' dari Covid-19 lantaran tak semua tempat sudah memenuhi syarat untuk bebas dari penularan.

Dengan demikian, Dicky menegaskan bahwa pemakaian masker tidak boleh ditekankan hanya pada orang sakit atau pada saat berada dalam kerumunan yang ramai saja, tetapi lebih baik untuk seluruh situasi dan kondisi.

"Saya tetap imbau pakai masker di mana pun kecuali anda melihat situasinya memungkinkan untuk tidak memakai masker, karena saat ini masih penting dan masih perlu memakai masker," ujar Dicky.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memastikan pemerintah tidak melakukan pengetatan aturan maupun pembatasan mobilitas warga dari luar negeri termasuk China kendati pemerintah telah mendeteksi 15 kasus virus corona Omicron subvarian BF.7 alias BA.5.2.1.7 di Indonesia.

BF.7 terdeteksi tujuh kasus di DKI Jakarta, tujuh kasus di Jawa Barat, dan satu kasus di Bali. Budi menyebut kasus pertama BF.7 terdeteksi di Pulau Dewata sejak 14 Juli 2022. Adapun subvarian itu dinyatakan menjadi biang kerok lonjakan Covid-19 di China.

Sejumlah negara mulai dari Jepang, India, hingga Amerika Serikat memutuskan untuk memperketat kunjungan warga negara China ke wilayah mereka, salah satunya dengan mewajibkan surat negatif Covid-19.

Dirjen Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tindakan beberapa negara itu sebagai langkah yang dapat dimengerti, mengingat China memang sangat tertutup atas kasus covid yang melanda daerah mereka.

Lihat Juga : RI Tak Awasi Ketat Pelancong dari China, Menkes Pede Imunitas Penduduk

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengaku sepakat dengan pemerintah yang memutuskan untuk tidak mengetatkan pintu masuk serta pengetatan protokol kesehatan virus corona (Covid-19) bagi pelancong China yang akan datang ke Indonesia.

Wacana pengetatan pintu masuk itu menyusul pemerintah China yang akan membuka kembali perbatasan mulai 8 Januari 2023 di tengah kenaikan kasus virus corona yang masih terjadi di negeri tirai bambu itu.

"Saya kira protokol pintu masuk kita sudah cukup baik. Dan apapun pertahanan yang dilakukan negara manapun dengan menyetop penerbangan, memberlakukan screening yang ketat, terbukti terjebol juga gitu lho. Kebijakan seperti itu tidak efektif," kata Rahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Rahmad menyebut Indonesia sudah memiliki dua bekal yang cukup efektif dalam mencegah lonjakan kasus. Pertama, warga Indonesia sudah memiliki daya antibodi Covid-19 yang tinggi secara alamiah pasca terinfeksi Covid-19.

Kedua, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan sejak 2021 menurutnya juga memberikan dampak yang tinggi dalam mencapai herd immunity di Indonesia.

"Nah, itu yang membedakan kita dengan China, sehingga tidak bisa kasus yang di China itu begitu meledak banyak korban itu di Indonesia nanti begitu, Karena kekebalan kelompok kita sudah terbentuk jauh lebih baik dibandingkan dengan China," kata dia.

Namun demikian, Rahmad menilai pemerintah akan melakukan kebijakan strategis seperti memperketat pintu masuk apabila terbukti terjadi lonjakan Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan.

"Bisa juga pemerintah melakukan langkah-langkah drastis ketika kasus di China juga membuat kenaikan di Indonesia, sehingga membuat kita harus melakukan langkah-langkah cepat. Saya kira flexible, artinya pemerintah melihat perkembangan," ujar Rahmad.

Lihat Juga : Menkes: Varian Covid Baru Belum Bisa Tembus Sistem Pertahanan RI

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menilai langkah pemerintah yang belum berencana memberlakukan pengetatan pintu masuk Indonesia merupakan langkah yang tepat.

Nihayatul menyebut masyarakat Indonesia hingga global sudah tidak bisa lepas dari potensi penularan Covid-19. Dengan demikian bekal satu-satunya yang harus diperkuat adalah protokol kesehatan Covid-19 yang menjadi upaya mandiri mencegah penularan Covid-19.

"Saya kira belum perlu ada pengetatan. Tapi sosialisasi tetap ya, bagaimana menggunakan masker dan sebagainya. Menurut saya Indonesia termasuk yang masih bagus, kita masih pakai masker," kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Nihayatul menilai pemerintah tak perlu menutup akses penerbangan hingga memperketat skrining tes Covid-19. Ia hanya mengusulkan agar Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) benar-benar melakukan pemantauan terhadap para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang datang ke Indonesia.

Upaya itu juga sudah selaras dengan SE Satgas Nomor 25 Tahun 2022 tentang PPLN, di antaranya Pemeriksaan wajib PCR hanya dilakukan bagi PPLN yang bergejala Covid-19 memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius saat tiba di Indonesia.

"Jadi sebenarnya tanpa ada tes itu, tapi kalau KKP bekerja dengan baik ketika masuk suhunya seperti apa dicek dan sebagainya, itu juga bisa menjadi cek yang bagus untuk ketika WNA masuk ke Indonesia," ujarnya.

Lihat Juga : Menkes Ungkap Penyebab Indonesia Tak Alami Lonjakan Covid