Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Dapil DPR-DPRD Provinsi di 2024

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengklaim seluruh fraksi sepakat daerah pemilihan (dapil) pemilihan umum legislatif (pileg) DPR dan DPRD provinsi untuk 2024 tak berubah.

Namun, saat ini DPR tak lagi memiliki kewenangan untuk menata dapil DPR/DPRD provinsi. Kewenangan itu kini sepenuhnya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah sepakati untuk dapil DPR RI dan dapil provinsi, sikap kami adalah tidak ada perubahan sama dengan lampiran dalam UU Nomor 7 tahun 2017," kata Doli dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 tidak memerintahkan KPU untuk menata dapil.

Dalam putusan itu, MK hanya memberikan kewenangan bagi KPU untuk menata dapil. Karena itu, menurut dia, KPU tak perlu membuat persoalan baru.

"Jadi jangan bikin persoalan baru. Putusan MK itu tak memerintahkan menata dapil menata kursi. Coba dibaca deh. Jadi tak setiap keputusan itu harus dilakukan, bisa iya bisa tidak. Kecuali diperintahkan," kata Junimart.

"Jangan bikin kerja-kerja baru, Pak, anggaran ora ono," tambah dia.

Di saat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan KPU mengundang pemerintah dan DPR untuk membahas soal penataan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi. Pembahasan itu bisa dilakukan lewat rapat konsinyering.

"Sehingga ada kesepakatan, bukan arti konspirasi, tapi kesepakatan yang kita lakukan," kata Tito.

Sebelumnya, MK memutuskan mencabut kewenangan DPR dalam penentuan dapil pemilu legislatif tingkat DPR dan DPRD provinsi. Dengan pencabutan itu, penentuan dapil menjadi kewenangan KPU sepenuhnya.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya mengatur penentuan jumlah dapil pileg DPR dan DPRD provinsi menjadi kewenangan DPR. Sedangkan, KPU hanya berwenang menentukan dapil untuk pileg tingkat DPRD kabupaten/kota.

KPU sampai saat ini belum menetapkan dapil DPR dan DPRD provinsi usai putusan MK. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada 21 Desember lalu mengatakan pihaknya bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyusunan dan Penataan Dapil.

Menurut dia, PKPU tersebut akan sekaligus mengatur penentuan dapil DPR dan DPRD provinsi dari semula hanya DPRD kabupaten/kota.