PPP Ungkap Kelompok Tertentu Masih Usaha Tunda Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat yang terus berusaha menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu diungkap Arsul saat menyoroti fenomena masyarakat yang disebut belum antusias atas pelaksanaan Pemilu 2024. Namun Arsul tidak menerangkan identitas kelompok yang memperjuangkan penundaan pemilu.

"Sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan, di tengah masyarakat kan juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengupayakan penundaan Pemilu," ujar Arsul di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2).

Menurut Arsul usul penundaan pemilu otomatis terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika wacana ini terealisasi praktis perpanjangan masa jabatan juga akan berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Itu saya lebih melihat keinginan seperti itu dari sebagian kelompok masyarakat kita itu ada," tuturnya.

Kendati demikian, dalam konteks partai politik, kata Arsul, ia mengatakan tidak ada komunikasi antar partai mengenai penundaan pemilu.

Dengan begitu partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi pemilu tetap sesuai jadwal yakni pencoblosan 14 Februari 2024.

Pada kesempatan berbeda Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut usul penundaan pemilu sepenuhnya jadi kewenangan partai. 

"Sangat tergantung pada parpol-parpol yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan cuma megang palu saja," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta.