Indeks Korupsi Indonesia Turun, Jokowi Yakin Investasi Tak Terganggu

Presiden Joko Widodo yakin indeks persepsi korupsi (IPK) yang turun tidak akan berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Bahwa akan mempengaruhi investasi di Indonesia saya kira tidak. Sebab, investor kan yang dihitung untung besar atau tidak. Bahwa itu sedikit mempengaruhi, iya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan rapat dua kali terkait ha tersebut dan akan melakukan perbaikan.

"Sudah kita rapatkan dua kali akan jadi koreksi dari pemerintah untuk diperbaiki," tuturnya.

Jokowi juga mengatakan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan.

"Upaya pencegahan dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," kata dia.

Dalam hal penindakan, kata Jokowi, penegak hukum akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

"Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus ASABRI dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

IPK Indonesia tahun 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

"CPI [Corruption Perceptions Index] Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangkingnya," ungkap Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko.