AII soal Brimob Gaduh di Sidang Kanjuruhan: Merendahkan Peradilan

Amnesty International Indonesia (AII) menyoroti kegaduhan puluhan personel Brimob saat sidang Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (14/2).

Direktur Eksekutif AII Usman Hamid mengatakan tindakan sejumlah anggota kepolisian tersebut mengganggu jalannya persidangan. Menurutnya, tindakan itu tergolong bentuk intimidasi yang merendahkan independensi dan kehormatan peradilan.

"Dalam ini terutama [merendahkan kehormatan dan independensi] kepada jajaran kejaksaan," kata Usaman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/2).

Usman meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dan bebas dari tekanan. Menurutnya, kepolisian wajib memastikan anggotanya tidak mengganggu, apalagi sampai melakukan intimidasi persidangan.

"Polisi wajib mencegah intimidasi sidang," ujarnya.

Usman mengingatkan kemerdekaan jaksa dan hakim dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk menjamin peradilan yang adil dan merupakan prasyarat tegaknya supremasi hukum.

Menurutnya, pihak-pihak yang berwenang menyidangkan kasus Tragedi Kanjuruhan, termasuk jaksa penuntut umum, harus bebas untuk membuat keputusan di persidangan yang tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai aturan hukum.

"Tanpa campur tangan, atau pengaruh yang tidak patut dari pihak mana pun," katanya.

Sebelumnya, puluhan anggota Satuan Brimob Polda Jatim melontarkan teriakan dan sorakan di depan ruang sidang Tragedi Kanjuruhan Malang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mereka berteriak-teriak setiap kali perangkat sidang hendak masuk ke ruang sidang. Salah seorang jaksa penuntut umum terganggu dengan tindak tanduk para Brimob ini.