Kemendagri Dorong Realisasi APBD Sejak Awal Tahun Demi Pembangunan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan realisasi APBD sejak periode awal tahun. Menurut Kemendagri, ada sejumlah faktor penting kenapa realisasi APBD harus digencot sejak awal tahun.

Salah satunya untuk mempercepat gerak roda perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah.

"Salah satu pentingnya realisasi APBD digenjot sejak awal tahun, yaitu uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan roda ekonomi dan akan meningkatkan perekonomian daerah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, dalam keterangan tertulisnya.

Fatoni mengatakan demikian saat melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi realisasi APBD di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Fatoni hadir memberikan keynote speech pada seminar 'Reformasi Birokrasi ASN dan Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Adaptif, Responsif, Transparan dan akuntabel' di The Trans Resort Bali, Badung, Bali, Jumat (17/2).

"Kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan waktu, segera dilaksanakan di awal tahun. Lelang dipercepat, administrasi juga disegerakan," ungkap Fatoni.

Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi APBD di awal tahun juga akan membuat pembangunan bisa segera dilakukan secepat mungkin. Dengan begitu, kinerja pemerintah daerah meningkat, serta kehadiran negara dan pemerintah akan lebih dirasakan oleh masyarakat.

"Masyarakat tahu, pemerintah bekerja sepanjang tahun, dan ini akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tutur Fatoni.

Faktor ketiga, kata Fatoni, realisasi APBD sejak awal tahun akan membawa perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas pelayanan publik yang baik sepanjang tahun.

"Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi," katanya.

Faktor keempat, Fatoni menjelaskan, realisasi APBD sejak awal tahun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan dan program selama setahun yang dimulai sejak awal tahun akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Banyak program dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, bantuan sosial, kegiatan di bidang perekonomian, akan berdampak dan bisa dirasakan masyarakat," tambah Fatoni.

"Faktor kelima realisasi APBD sejak awal tahun juga dapat meningkatkan daya saing daerah. Keenam, menyerap tenaga kerja, dan ketujuh, menggairahkan investasi dan menarik investor," kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga menyampaikan, bahwa Pemda perlu menganggarkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk keperluan darurat dan mendesak.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, terang Fatoni, Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui, Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang paling terdampak karena Pandemi Covid-19. Sektor wisata yang menjadi andalan Kabupaten Badung stagnan selama pandemi melanda.

Pun demikian sektor-sektor lain di Badung ikut terdampak. Akibatnya ekonomi masyarakat menjadi terpuruk.

Karena itu, Fatoni menegaskan sekali lagi agar realisasi APBD digenjot sesegera mungkin agar bisa mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Badung dan menciptakan lapangan kerja.

"Perlu segera digenjot realisasi APBD, agar cepat membangkitkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja," pungkas Fatoni.