Memori Perjuangan dari Rumah Singgah Sukarno yang Luluh Lantak

Di tempat berbeda, Arkeolog sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand Herwandi menyebut banyaknya terjadi alih fungsi merupakan bukti dari keteledoran pengawasan cagar budaya oleh Pemerintah.

"Penghancuran itu sangat sangat sangat sangat salah. Siapapun dia tidak boleh mengubah, meruntuhkan apalagi menghancurkan untuk kepentingan apapun" tegasnya.

Hal itu, menurutnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara formal. Adapun regulasinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Lihat Juga : Insiden Blitar, Simak Fakta dan Secuil Sejarah Petasan yang Mematikan

Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa malah mengatakan hal yang berbeda. Pihaknya mengatakan tidak ingin berpolemik mengenai penghancuran rumah singgah Sukarno tersebut.

"Kita tidak mengizinkan rumah itu dirobohkan, mereka sendiri yang merobohkan tanpa izin. Kita tidak ada di tempat kala itu," katanya kepada wartawan Rabu (22/02).

"Kita tidak usah ribut, kalau memang ada rumah (singgah Sukarno itu) dalam cagar budaya, dalam Undang-undang boleh dibangun lagi," tambahnya.

Kemudian menanggapi itu, pihaknya telah bertemu dengan pemilik rumah, dan sama-sama sepakat untuk membangun replikanya di tempat yang sama. Sehingga ia menyarankan agar tidak perlu heboh dalam menangapi kasus itu.

"Tidak usah ribut-ribut, saya tidak mau menimbulkan polemik. Jika saya tau, tentu tidak diizinkan" jelasnya.

Kemudian pihaknya juga mengatakan bahwa tidak ada tanda atau palang penentu rumah tersebut sebagai bangunan cagar budaya.

"Menurut data 1998 memang sudah ditetapkan sebagia cagar budaya, tetapi tidak ada tanda (di rumah itu)," katanya.

Lihat Juga : Pemkot Padang Bakal Bangun Kembali Rumah Singgah Sukarno