KPK Akan Telusuri Jejak Harta Pejabat Pajak Ayah dari Mario Dandy

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya akan menelusuri jejak harta pejabat pajak yang merupakan ayah dari Mario Dandy Satrio penganiaya anak pengurus GP Ansor hingga tak sadarkan diri.

Sebagai informasi, ayah dari Mario adalah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael yang merupakan Eselon III itu mencapai Rp56,1 miliar.

Selain itu dalam LHKPN tak tercantum mobil Rubicon hingga motor gede yang diketahui kerap dipertontonkan Mario di media sosialnya. Mobil Rubicon itu sendiri dibawa Mario saat melakukan penganiayaan terhadap David--anak dari pengurus GP Ansor.

"Pertama, target kita mencari tahu, ada lagi enggak aset Rafael yang tak dilapor," ujar Pahala di kantornya, Jakarta, Kamis (23/2).

Lihat Juga : KPK: Profil dan Harta Ayah Mario Pejabat Ditjen Pajak Tak Cocok

Menurutnya, KPK akan menelusuri jejak harta Rafael mulai dari aset tanah, bank, asuransi, hingga bursa efek yang kemungkinan ia miliki.

"Oleh sebab itu, kita ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lihat aset lain, ke bank kalau ada rekening yang belum dilapor dan belum ada isinya," tuturnya.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa asosiasi asuransi untuk mengetahui apakah Rafael memiliki polis bernilai miliaran yang tak dilaporkan.

"Kita ke bursa efek, mungkin saja dia punya saham atau obligasi atau apapun yang tidak dilapor. Itu yang pertama yang kita lakukan," kata dia.

Kedua, kata Pahala, pihaknya juga akan menelusuri soal asal muasal harta yang dimiliki Rafael. Dirinya mengaku tenang jika harta Rafael bersumber dari warisan.

"Kalau warisan kita agak tenang. Kalau kita cek bahwa memang aslinya orang tua Rafael punya harta banyak, misalnya," ucapnya.

Menurut Pahala, pihaknya akan mengundang Rafael untuk memberi klarifikasi apabila harta yang dimiliki bersumber dari hibah tanpa akta.

"Kalau dia bilang hibah enggak pakai akta, itu sudah pasti kita undang. Jadi kalau nanti kita undang ada dua yang belum dilapor, soal harta dan hibah tanpa akta itu dari siapa," ujar Pahala.

Lihat Juga : LHKPN Pejabat Pajak 2022: 12 Ribu Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Di satu sisi, Pahala mengatakan bila melihat profil Rafael di Ditjen Pajak, maka LHKPN-nya tak cocok.

"Dalam kasus pejabat pajak ini, kita bilang profilnya enggak match (cocok). Dia eselon III, kalau di-announcement dilihat detail isinya gitu banyak aset ya, aset diam," ujar Pahala.