Seleksi Mandiri: Lahan Basah Petinggi Kampus, Jalur untuk Anak Si Kaya

Pengamat Pendidikan Asep Sapa'at menilai sistem 'sumbangan' pada seleksi jalur mandiri PTN juga turut dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurutnya penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri memang cenderung 'dikhususkan' bagi calon mahasiswa dengan latar belakang ekonomi keluarga relatif mapan.

"Karena dituntut berikan sumbangan pendidikan bagi kampus. Ketika ada permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain, maka kasus suap seleksi jalur mandiri universitas pasti akan terjadi," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia justru mempertanyakan mekanisme penarikan 'sumbangan' yang dilakukan para PTN bagi para calon mahasiswa yang ingin berkuliah.

Lihat Juga : Utut Adianto Diduga Titip Maba Masuk Unila, PDIP Buka Suara

Cara-cara seperti justru akan membuat kesenjangan antar mahasiswa. Asep bahkan curiga mekanisme seleksi mahasiswa baru pada jalur mandiri tidak lebih sebatas formalitas belaka.

"Siapa mampu bayar atau berikan sumbangan pendidikan ke pihak kampus, dia berpotensi lolos seleksi jadi mahasiswa di kampus tersebut," tuturnya.

Perlu perubahan struktur otonomi ekonomi kampus

Untuk menutup celah suap yang terjadi pada proses seleksi jalur mandiri itu tidak bisa hanya dilakukan melalui program seremonial seperti penandatanganan pakta integritas semata.

Menurutnya selama ketentuan pemberian subsidi sebesar 30 persen kepada PTN-BH tidak diubah, maka kampus akan terus melakukan upaya yang sama untuk mencari dana operasional tambahan.

"Hal yang jarang disentuh adalah pembenahan strukturnya, yaitu terkait kebijakan yang membuka peluang korupsi," jelas Edi Subkhan.

"Kampus akan cari segala cara agar bisa bertahan hidup, terutama dari mahasiswa, selama itu pula peluang korupsi, suap, dan lainnya tetap ada," imbuhnya.

Edi juga menyarankan agar pemerintah membuat aturan baru terkait penerimaan mahasiswa baru pada seleksi agar tidak lagi mewajibkan pembayaran sumbangan kepada kampus.

Seharusnya, kata dia, perguruan tinggi juga dapat memaksimalkan sumber pemasukan dana lainnya seperti melalui peningkatan riset ataupun penelitian.

"Solusinya bisa dengan tidak mewajibkan mahasiswa jalur seleksi mandiri bayar uang sumbangan, walau ini serasa utopia karena ini salah satu sumber utama income PTN-BH," tuturnya.

Lihat Juga : Eks Rektor Unila Karomani Didakwa Terima Suap Rp6,9 M

Pengamat Pendidikan Mohammad Abduzen juga mengkritisi ide jalur mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya kondisi yang terjadi di lapangan sudah tidak lagi sesuai dengan gagasan awal agar universitas dapat mencari dan mengelola dana mandiri.

Ia mengatakan pada awal penerapannya memang banyak universitas yang mulai mengembangkan bisnis dan menyewakan lahan sebagai sumber pemasukan dana.

Hanya saja saat ini, kata dia, kebanyakan universitas murni mengandalkan uang sumbangan mahasiswa sebagai dana tambahan operasional.

"Yang paling empuk dan mudah ya dengan menekan kepada orang tua mahasiswa via jalur mandiri dan UKT," jelasnya.

Imbasnya, untuk menambah pemasukan dari jalur mandiri tersebut, universitas menjadi berlomba-lomba untuk mendirikan atau memperluas fakultas 'bergengsi', seperti fakultas kedokteran ataupun teknik.

"Terjadi persaingan ketat di jalur mandiri untuk fakultas yang demikian dalam hal sumbangan. Maka berkembanglah pula berbagai permainan di bawah tangan," tuturnya.

"Solusinya hapuskan seleksi jalur mandiri. Cukup jalur SNMPTN (SNBT 2023) dan jalur SBMPTN( UTBK SNBT 2023)," imbuhnya.