Risma soal Nihil Anggaran Bantuan Pasien Ginjal Akut: Duit dari Mana?

Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan surat edaran mengenai ketiadaan anggaran bantuan untuk pasien gagal ginjal akut. 

Mensos Tri Rismaharini meneken surat bernomor S-256/MS/BS.00/3/2023 itu pada Sabtu (25/3) yang ditujukan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy.

Melalui surat itu, Risma kembali menegaskan tidak ada alokasi anggaran terkait santunan, penanganan keringanan biaya pengobatan, hingga pemulihan kesehatan para pasien dan keluarga gagal ginjal akut.

"Dikarenakan anggaran Kementerian Sosial untuk penanganan permasalahan sosial mengalami penurunan sebesar Rp300 miliar," kata Risma dalam surat resmi, Selasa (28/3).

Ketiadaan anggaran bantuan tersebut mulanya diketahui publik sejak sepekan lalu. Risma beralasan ketiadaan alokasi anggaran merupakan satu-satunya alasan ketidakhadiran Kemensos untuk bantu para pasien ginjal akut.

Lihat Juga : Kemensos Buka Suara soal Kabar Eks Koruptor Tasdi Jadi Stafsus Risma

"Kami kan enggak ada anggarannya. Duit dari mana anggarannya kalau itu nanti harus cuci darah itu kan tidak hanya sekali kan harus berkali-kali. Duit dari mana kami, berat biayanya," kata Risma kepada wartawan di Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Risma mengaku telah berkomunikasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy terkait tidak adanya anggaran tersebut.

"Makanya kemarin saya sudah matur (bilang) ke Pak Menko PMK, 'Pak, kami enggak ada uang'. Kalau (santunan) dikasih satu kali, terus dia cuci ginjal, terus dari mana duitnya begitu. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu," ujar Risma.

Mantan wali kota Surabaya itu mengatakan bahwa anggaran di balai-balai Kemensos telah mengalami penurunan hingga Rp300 miliar. Sementara itu, anggaran bencana turun hingga angka 50 persen.

Ia menyebut balai-balai itu berisi orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar, dan anak terlantar yang bermasalah dengan hukum.

Oleh sebab itu, ia mengatakan harus berhati-hati dalam mengelola anggaran yang ada di kementerian yang dipimpinnya. Risma pun perlu menghitung secara detail agar anggaran tersebut cukup untuk waktu satu tahun.

"Kalau nanti saya gunakan (untuk) yang lain, nanti orang-orang (di balai) ini mau dikasih makan apa, orang ODGJ mau makan mereka. Makanya saya harus hitung supaya mereka bisa sampai selesai tahun ini," ujar Risma.

Lihat Juga : Hasto PDIP Sebut Anies Sudah Lihat Kemajuan Surabaya Warisan Risma